MAKASSAR—Persoalan banjir di Kabupaten Maros terus berulang tanpa solusi jelas dari pihak berwenang, meski sudah menjadi masalah selama hampir 15 tahun.
Anggota DPRD Sulsel dari Dapil IV Maros, Andi Patarai Amir, menyoroti hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten Maros, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang, dan Pemerintah Provinsi Sulsel pada Senin (17/2).
Dalam pertemuan itu, Patarai Amir mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan banjir di Maros.
Menurutnya, masalah ini telah berkali-kali disuarakan sejak ia masih menjabat di DPRD Maros, tetapi tetap tidak ada solusi konkret dari pemerintah pusat, provinsi, maupun BBWS.
“Ini persoalan klasik. Selama 15 tahun saya terus memperjuangkan ini, tapi seolah hanya angin lalu. Tidak ada langkah nyata yang dilakukan oleh pihak berwenang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa banjir yang terjadi di awal 2025 merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menyebabkan kerusakan hingga ke perkantoran, rumah ibadah, dan menelan korban jiwa.
“Kejadian ini bukan yang pertama. Tahun 2013, 2019, dan sekarang 2025, siklus banjir terus berulang dan makin parah. Masyarakat Maros sudah lelah dengan kondisi ini,” tegasnya.
Patarai Amir menekankan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji anggaran besar yang belum tentu direalisasikan atau bantuan makanan instan, tetapi solusi nyata untuk mencegah banjir berulang.
“Kami tidak butuh janji miliaran rupiah tanpa solusi. Kami juga tidak butuh Indomie. Yang kami butuhkan adalah langkah konkret dari Balai, Pemprov, dan Pemerintah Pusat,” katanya dengan nada kecewa.
Ia juga mengingatkan bahwa Maros adalah jalur penghubung penting antara beberapa kabupaten, termasuk Makassar, Bone, dan Pangkep. Jika banjir terus terjadi, dampaknya akan meluas ke daerah lain.
Sementara itu, perwakilan BBWS Pompengan–Jeneberang, Rahayu ST, MT, yang hadir menggantikan kepala balai, mengakui bahwa curah hujan di Maros pekan lalu mencapai 243 mm, angka yang tergolong kritis dalam siklus 100 tahunan.
“Debit air yang tinggi memang membutuhkan solusi jangka panjang. Kami sudah menyusun rencana penanggulangan, termasuk pembangunan bendungan di Bontu Sunggu,” ujarnya singkat.
Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian kapan proyek penanggulangan tersebut akan direalisasikan.
Penulis:Ardhi
