Lintaskabar.id, Jakarta – Biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menyusul pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, serta meningkatnya biaya layanan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan pemerintah tengah menghitung besaran biaya haji yang dinilai layak agar tetap menjaga kualitas layanan tanpa membebani calon jemaah.
“Sehingga kita mulai menghitung-hitung dengan teman-teman Komisi VIII DPR berapa yang layak, yang pantas, dan tentu tidak memberatkan kepada jamaah haji kita. Nanti kita akan bicarakan, kita akan bahas di Panja DPR,” ujar Gus Irfan usai Apel Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Sabtu (4/7/2026).
Pelemahan Rupiah dan Harga Avtur Tekan Biaya Haji
Gus Irfan menjelaskan pemerintah tidak bisa menghindari sejumlah faktor yang berpotensi mendorong kenaikan biaya haji. Selain pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur ikut meningkatkan biaya operasional penerbangan.
Di samping itu, Pemerintah Arab Saudi menaikkan standar sejumlah layanan bagi jemaah haji. Kebijakan tersebut ikut menambah biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Kemenhaj Hitung Besaran BPIH Bersama DPR
Karena itu, Kemenhaj akan membahas besaran BPIH 2027 bersama Komisi VIII DPR melalui Panitia Kerja (Panja).
Selanjutnya, pemerintah akan menyusun skema pembiayaan yang seimbang agar kualitas pelayanan tetap meningkat tanpa membebani jemaah.
Kemenhaj Evaluasi Kapasitas Mina
Selain membahas biaya, Kemenhaj mengevaluasi kapasitas layanan di Mina yang sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah jemaah setiap tahun.
Oleh sebab itu, pemerintah menggagas pembangunan tenda bertingkat sebagai solusi untuk menambah daya tampung. Namun, pelaksanaannya masih menunggu hasil komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Tapi itu tergantung dari komunikasi kita dengan pihak Saudi nantinya,” jelasnya.
Kemenhaj Perkuat Layanan Kesehatan Jemaah
Sementara itu, Kemenhaj juga terus memperbaiki layanan kesehatan bagi jemaah. Meski angka kematian jemaah pada musim haji 2026 menurun, pemerintah menilai hasil tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Kita berharap tahun depan bisa sekitar 200, syukur bisa kita tekan lagi,” kata Gus Irfan.
Lebih lanjut, ia menegaskan evaluasi menyeluruh akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya.
“Kita berharap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kemarin kita perbaiki. Tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki,” ujarnya.
DPR Dorong Pembinaan Sejak Calon Jemaah Ditetapkan
Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi pelaksanaan evaluasi haji 2026. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum bagi seluruh penyelenggara untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain itu, Marwan mendorong Kemenhaj memperkuat pembinaan kesehatan sejak seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu meningkatkan kesiapan fisik jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. (Ar)
