Lintaskabar.id, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung memantau proses verifikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berlangsung transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik titipan dan percaloan.
Munafri Sidak Dua Sekolah Pantau Proses Verifikasi
Usai melakukan peninjauan, Munafri menegaskan peran sekolah dan tim verifikator sangat penting dalam menjaga pelaksanaan SPMB tetap berjalan sesuai aturan.
“Saya turun langsung memantau, memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli untuk memastikan seluruh aturan berjalan sesuai ketentuan,” tegas Appi.
Munafri memulai pemantauan di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang. Selanjutnya, ia meninjau proses verifikasi di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar, Jalan Baji Gau, Kecamatan Mamajang.
Di kedua sekolah tersebut, ia memeriksa langsung proses verifikasi dokumen calon peserta didik dan berdialog dengan petugas yang bertugas.
Pemkot Makassar Perkuat Transparansi dengan Sistem Digital
Dari hasil pemantauan, proses verifikasi berjalan efektif berkat dukungan sistem digital yang mempercepat pemeriksaan data secara akurat dan terbuka.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mengawal seluruh tahapan penerimaan siswa agar berlangsung objektif, transparan, dan inklusif.
“Melalui pengawasan berlapis serta pemanfaatan teknologi informasi, kita memastikan setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Saat ini, proses penerimaan siswa baru masih memasuki tahap verifikasi jalur non-domisili yang meliputi jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi.
Sementara itu, jumlah pendaftar diperkirakan meningkat saat Jalur Domisili dibuka.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” tegas Munafri.
Selain melakukan pengawasan langsung, Pemkot Makassar memanfaatkan aplikasi dan dasbor pemantauan yang dapat diakses secara real time oleh masyarakat.
Menurut Munafri, teknologi menjadi instrumen penting untuk memperkecil peluang manipulasi data maupun praktik yang merugikan peserta didik.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga,” terangnya.
“Khususnya para verifikator harus memastikan anak-anak ini bisa terserap dengan baik sesuai kuota yang dimiliki sekolah,” sambung Appi.
Munafri Ingatkan Masyarakat Jangan Percaya Calo
Dalam kesempatan tersebut, Munafri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu.
Ia menegaskan pelaksanaan SPMB Kota Makassar tidak memberi ruang bagi praktik percaloan maupun titip-menitip.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” imbuhnya.
Pastikan Keadilan bagi Seluruh Calon Peserta Didik
Munafri menegaskan prinsip utama pelaksanaan SPMB adalah keadilan.
Ia tidak ingin peserta didik yang memiliki hak berdasarkan aturan justru tersingkir karena adanya kedekatan dengan pihak tertentu.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu,” kata Appi.
“Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, ia memastikan pemerintah akan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan selama proses verifikasi berlangsung.
“Karena itu, pengawasan internal maupun pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB,” pesannya.
Progres Verifikasi Berkas Capai 70 Persen
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Andi Gita Namira Patigana mengungkapkan progres verifikasi terus meningkat.
Pada hari kedua pelaksanaan, rata-rata penyelesaian berkas masih berada di bawah 50 persen. Namun hingga Rabu, capaian tersebut meningkat menjadi sekitar 70 persen.
“Namun, hingga Rabu (17/6/2026), progres verifikasi mengalami peningkatan signifikan dan telah mencapai rata-rata sekitar 70 persen,” jelasnya.
Menurut Gita, sekolah favorit menjadi lokasi dengan jumlah pendaftar terbanyak sehingga membutuhkan waktu verifikasi lebih panjang.
“Memang ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya menumpuk. Biasanya sekolah-sekolah unggulan yang banyak diminati siswa berprestasi seperti SMP Negeri 6 dan beberapa sekolah favorit lainnya. Namun sejauh ini progres verifikasinya terus bergerak,” jelas Gita.
Pemkot Siapkan Antisipasi Lonjakan Jalur Domisili
Menghadapi pembukaan Jalur Domisili, Pemkot Makassar telah menyiapkan kapasitas server dan tambahan petugas verifikasi.
“Untuk persiapan teknis, kami sudah menyiapkan kapasitas server yang memadai agar mampu mengantisipasi penumpukan pendaftar pada jalur domisili nanti,” katanya.
Selain memperkuat infrastruktur teknologi, Dinas Pendidikan juga meminta sekolah-sekolah yang berpotensi menerima banyak pendaftar untuk menambah jumlah verifikator.
“Kami meminta sekolah-sekolah yang berpotensi menerima pendaftar dalam jumlah besar untuk menyiapkan verifikator lebih banyak,” tuturnya.
“Karena jalur non-domisili ini bisa menjadi cerminan awal, sementara pada jalur domisili jumlah pendaftarnya diperkirakan akan jauh lebih besar,” lanjut Gita.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran Jalur Non Domisili berlangsung pada 15–17 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026. Adapun pendaftaran Jalur Domisili dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026. (Ar)
