Lintaskabar.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang kerja sama pengembangan transportasi umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) bersama PT Sinar Jaya Megah Langgeng.
Hal itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi Direktur Utama PT Sinar Jaya Megah Langgeng, Teddy Rusly, terkait pengembangan sistem angkutan massal di Makassar, Senin (18/5/2026).
Munafri menegaskan Makassar membutuhkan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi penyebab kemacetan.
Pemkot Siapkan Jalur Bus Kawasan Kampus
Munafri menilai Makassar membutuhkan moda transportasi yang menghubungkan pusat aktivitas masyarakat, terutama kawasan pendidikan dan jalur komersial.
Ia menawarkan konsep koridor bus dari Terminal Daya hingga Malengkeri yang melintasi sejumlah kampus, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” ujar Munafri.
Selain itu, ia meminta sistem bus terintegrasi dengan angkutan umum atau pete-pete yang sudah beroperasi di Makassar.
Munafri Nilai Kendaraan Pribadi Jadi Pemicu Macet
Munafri menilai pola transportasi di Makassar belum tertata karena angkutan umum yang seharusnya menjadi feeder justru menjadi transportasi utama.
Akibatnya, masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi.
“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya convert ke kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” katanya.
Karena itu, Pemkot Makassar ingin membangun sistem transportasi dengan perencanaan matang dan melibatkan operator berpengalaman.
Pemkot Buka Peluang Subsidi APBD
Munafri juga menawarkan pola kerja sama berbagi hasil dan membuka peluang subsidi APBD agar tarif transportasi tetap terjangkau.
“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” jelasnya.
Meski begitu, Munafri menegaskan Pemkot tetap menyiapkan kajian dan regulasi agar program berjalan aman dan akuntabel.
“Kita siapkan dulu dasar kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” tambahnya. (Ar)
