Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menegaskan keseriusannya dalam menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran signifikan pada berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Program-program tersebut mencakup perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan pemerintahan, serta penguatan basis pendapatan daerah guna menjaga keberlanjutan fiskal.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh jaminan sosial, khususnya bagi pekerja keagamaan dan kelompok pekerja rentan.
Perlindungan tersebut diberikan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
“Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
“Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover APBD Pemerintah Kota Makassar,” lanjut Wali Kota yang akrab disapa Appi.
Saat ini, tercatat lebih dari 81.000 warga Makassar telah terdaftar sebagai peserta dan memperoleh perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Namun, Munafri menilai skema tersebut masih belum cukup optimal karena manfaatnya baru dirasakan ketika risiko kerja terjadi.
Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 Pemkot Makassar akan menambah sekitar 45.000 peserta baru pada tahap awal untuk memperoleh jaminan hari tua. Program ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap agar memiliki rasa aman secara jangka panjang.
“Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegasnya.
Selain penguatan perlindungan sosial, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong percepatan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan terpadu Lontara Plus. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah yang sebelumnya berjalan secara terpisah ke dalam satu sistem digital terpadu.
Sejak diluncurkan pada Juli hingga Desember 2025, Lontara Plus telah menerima total 2.106 aduan masyarakat.
“Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Bos PSM tersebut.
Munafri menekankan pentingnya kecepatan respons dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap aduan masyarakat. Ia menetapkan tenggat waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
“Kalau ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya. Dan saya akan langsung menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, kecepatan respons pemerintah memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Warga tidak menuntut jawaban panjang, melainkan kepastian bahwa keluhan mereka didengar dan ditangani.
“Pemerintah harus hadir, respons itu sudah memberikan efek yang sangat baik bagi masyarakat bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Ke depan, pengembangan Lontara Plus akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, serta sebagian data kesehatan. Seluruh aplikasi layanan yang telah ada akan disatukan dalam satu sistem utama sebagai tulang punggung data terpadu.
“Supaya kita bicara dan mengambil kebijakan benar-benar berbasis data,” jelasnya.
Munafri juga menegaskan bahwa berbagai program strategis yang telah disusun bukan sekadar agenda administratif, melainkan tugas konkret yang wajib dilaksanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Dari seluruh sektor, pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai program prioritas yang bersifat wajib (mandatory).
“Program, Pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri.
Di sektor pendidikan, Pemkot Makassar memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Berbagai skema bantuan dan insentif akan diberikan, termasuk kepada tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar, khususnya di wilayah pendidikan dasar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas ini.
Terkait kebijakan bantuan seragam sekolah gratis, Wali Kota menegaskan bahwa tujuan utama program tersebut bukan sekadar jumlah seragam yang diterima siswa, melainkan upaya pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi keluarga.
Harga satu pasang seragam sekolah, menurutnya, bisa mencapai sekitar Rp150 ribu. Jika harus membeli dua pasang, orang tua perlu menyiapkan dana sekitar Rp300 ribu per anak setiap tahun. Dengan adanya bantuan ini, daya beli keluarga berpenghasilan rendah dapat dijaga.
“Kurang lebih ada daya beli sekitar Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan oleh keluarga berpenghasilan rendah. Inilah yang kita inginkan, karena daya beli sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ungkapnya.
Selain pendidikan, Pemkot Makassar juga berfokus pada penghapusan berbagai beban harian masyarakat, termasuk iuran tertentu serta pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang tambahan penghasilan, khususnya bagi ibu rumah tangga.
“Karena itu, yang kita Pemkot Makassar lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” terangnya.
Munafri menegaskan bahwa seluruh program tersebut tidak dibuat untuk kepentingan pencitraan, melainkan dirancang berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan bertujuan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat, itu poin utamanya,” jelasnya.
Dalam arahannya kepada aparatur sipil negara (ASN), Munafri mengingatkan bahwa tugas sebagai pelayan publik menuntut kerja dengan sepenuh hati, disertai empati dan simpati agar pelayanan tidak berhenti pada urusan administratif semata.
“Kita bekerja bukan hanya sebagai pegawai, tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Makassar juga menegaskan komitmennya dalam membangun kota yang inklusif dengan memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Mulai tahun 2026, infrastruktur ramah difabel akan diwujudkan, termasuk pada desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum.
“Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” ujarnya.
Komitmen inklusivitas tersebut telah dimasukkan secara tegas dalam visi pembangunan Kota Makassar dan menjadi tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar menyiapkan pembenahan besar-besaran, khususnya pada layanan Puskesmas dan rumah sakit. Munafri menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menjadi solusi, bukan justru menambah masalah baru.
“Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang salah,” tegasnya.
Fungsi Puskesmas akan dikembalikan pada peran pelayanan luar ruang dan pencegahan penyakit, dengan dukungan anggaran yang lebih besar. Selain itu, bangunan mangkrak dan fasilitas terlantar akan diaktifkan kembali untuk menunjang layanan kesehatan masyarakat.
“Kita akan menambah dan mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang selama ini terbengkalai. Pelayanan masyarakat adalah komitmen kami,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Wali Kota Makassar menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur dalam setiap proses pembangunan. Ia menolak pola perencanaan yang sekadar formalitas tanpa dampak nyata.
“Tidak boleh lagi ada perencanaan ugal-ugalan. Perencanaan adalah dasar dari segalanya untuk memastikan bahwa kita benar-benar peduli dan bertanggung jawab terhadap pembangunan Kota Makassar,” demikian pesan Munafri.
