Lintaskabar.id, Makassar – Lemahnya kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (16/7/2025).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa potensi besar dari sektor ini belum tergarap optimal, terutama oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PD Parkir Makassar.
Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkapkan ketimpangan besar antara potensi pendapatan dan realisasi setoran ke kas daerah.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, potensi parkir di Makassar bisa mencapai Rp766 miliar per tahun, namun realisasinya baru sekitar Rp11 miliar, atau kurang dari dua persen dari total potensi yang ada.
“Dengan asumsi setiap kendaraan hanya membayar Rp1.000, seharusnya PAD parkir bisa menembus Rp766 miliar. Tapi yang masuk jauh di bawah itu,” ujarnya dengan nada prihatin.
PKS menilai kondisi ini sebagai cerminan lemahnya tata kelola, transparansi, dan pengawasan terhadap BUMD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru, ditemukan berbagai kelemahan struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh agar BUMD dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar beban anggaran.
Fraksi PKS menyambut baik pelantikan direksi baru PD Parkir, namun menegaskan bahwa perombakan kepemimpinan harus diikuti reformasi sistemik dan pengawasan ketat dari Pemkot Makassar.
“Kami percaya direksi baru bisa bekerja maksimal, tapi tetap perlu pendampingan dan pengawasan intensif dari Wali Kota,” tegas Andi Hadi.
Sebagai solusi, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan tim pendamping teknis dan manajerial untuk membantu BUMD memperbaiki tata kelola. Mereka juga mendorong pemberian reward and punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pencapaian target kinerja.
Selain menyoroti PAD parkir, PKS juga mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum dicairkan selama tujuh bulan. Padahal, Kota Makassar menyumbang sekitar 38,26 persen kendaraan di Sulsel, atau sekitar 1,7 juta unit.
“Pendapatan provinsi paling besar berasal dari kendaraan di Makassar, tapi dana bagi hasilnya belum jelas. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Kendati menyampaikan kritik tajam, Fraksi PKS tetap mengapresiasi langkah-langkah positif Pemkot Makassar dalam memperkuat reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta upaya pemberantasan praktik ilegal seperti judi online.
“Kami mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah kota demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Andi Hadi.
DPRD berharap pembenahan menyeluruh di sektor parkir dan BUMD menjadi momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, profesional, dan berdampak langsung bagi warga Makassar. (Ar)
