SULSEL — Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengungkapkan rasa kecewa atas munculnya lima paket preservasi jalan multiyears yang diajukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Pasalnya, proyek ini tiba-tiba muncul tanpa pernah dibahas sebelumnya dalam rapat bersama.
“Secara jujur, kami tidak pernah membahas anggaran sebesar Rp2,3 T untuk proyek multiyears ini, dan ternyata ada MoU antara pimpinan dengan Gubernur yang tidak kami ketahui,” jelas Kadir saat ditemui di DPRD Sulsel pada Selasa (12/08).
Kadir menambahkan, pihaknya merasa terkejut karena tidak dilibatkan dalam pembahasan proyek tersebut.
Baru setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), ia mengetahui adanya permintaan agar tender proyek dilakukan berdasarkan ruas jalan, bukan per paket.
“Jadi, bukan kami tidak dilibatkan, tapi kami tidak tahu jika ada MoU antara pimpinan dan Gubernur. Itu baru kami ketahui setelah rapat di sini,” ungkapnya.
Kadir menegaskan, lima paket preservasi jalan multiyears ini hanya diketahui oleh pimpinan dan Pemprov Sulsel. Menanggapi hal itu, Komisi D segera menggelar rapat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda untuk mempertanyakan mengapa ada delapan kabupaten yang tidak tercakup dalam proyek tersebut.
“Kami ingin memastikan semuanya adil. Kami tidak ingin ada ketimpangan,” tegasnya.
Penulis: Ardhi
