JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyoroti perilaku anggota DPR yang semakin tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang sulit saat ini.
Menurut JK, di tengah krisis ekonomi, anggota DPR seharusnya menyadari bahwa gaya hidup berlebihan mereka justru semakin memicu ketegangan di masyarakat, yang akhirnya berujung pada unjuk rasa pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025.
“Anggota DPR harusnya sadar bahwa kehidupan berlebihan mereka bertentangan dengan realitas ekonomi yang sedang sulit ini. Harusnya mereka berhenti berbicara atau melakukan hal-hal yang hanya menyakiti hati rakyat,” kata JK (30/8).
Selain itu, JK juga menegaskan bahwa para anggota Dewan perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata dan kebijakan, terutama terkait kenaikan tunjangan di tengah situasi perekonomian yang lesu.
Di sisi lain, JK juga meminta agar masyarakat menyadari bahwa jika aksi demonstrasi terus berlanjut, dampaknya akan semakin memperburuk kondisi ekonomi yang sudah sulit.
“Masyarakat juga perlu sadar, jika kerusuhan berlanjut, dampaknya bisa semakin besar. Penghasilan mereka pun akan semakin berkurang,” tambah JK.
Demonstrasi yang terjadi belakangan ini memang dipicu oleh rasa kecewa masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR di saat ekonomi sedang melemah.
Salah satu insiden yang memperburuk situasi adalah kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran demo di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025.
Insiden tersebut menyulut kemarahan lebih lanjut, yang mengarah pada aksi solidaritas dan tuntutan pertanggungjawaban pada 29 Agustus 2025.
Demonstrasi ini bahkan meluas ke beberapa daerah selain Jakarta. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan telah memerintahkan penyelidikan lebih lanjut.
Tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam insiden tersebut sudah menjalani pemeriksaan etik dan ditempatkan di lokasi khusus karena melanggar kode etik.
Penulis: Zulkifli
