Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melaksanakan Musrenbang Tematik RKPD 2027 yang menempatkan penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia sebagai fokus utama.
Agenda yang berlangsung di Hotel Gammara pada Rabu (26/11/2025) tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP., M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya menempatkan kelompok rentan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal. Pembangunan tahun 2027 harus memberi ruang yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Mereka adalah bagian penting dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk keterbatasan aksesibilitas bagi disabilitas, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu stunting, serta perlunya layanan kesehatan dan sosial yang lebih menyeluruh bagi kelompok lansia.
Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, menjelaskan bahwa Musrenbang Tematik ini merumuskan beberapa arah kebijakan strategis untuk RKPD 2027. Di antaranya adalah peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas dan lansia, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan bantuan sosial lansia, penerapan konsep universal design, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Selain pemaparan pemerintah, berbagai organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas juga menyampaikan masukan.
Salah satu perwakilan komunitas disabilitas mengatakan, “Kami berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik yang benar-benar inklusif, karena akses setara adalah hak semua warga,” bebernya.
Usulan lainnya mencakup peningkatan layanan pengaduan kasus kekerasan, pembangunan ruang ramah anak, hingga penguatan pendampingan bagi lansia. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif, berbasis data, dan menyesuaikan kebutuhan kelompok rentan.
Pemkot Makassar melalui Bappeda memastikan bahwa seluruh rekomendasi Musrenbang Tematik akan ditindaklanjuti dalam proses perencanaan formal, mulai dari SIPD, RKPD 2027, hingga Renja SKPD.
“Kami ingin hasil Musrenbang ini tidak hanya berhenti pada forum, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan yang diterapkan,” kata Plt Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ulfa Ichwani Ahmad.
Mengusung tema “Menuju Makassar Kota Inklusif”, Pemkot Makassar meneguhkan komitmennya untuk membangun kota yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap warga memperoleh ruang yang setara dalam proses pembangunan menuju masa depan Makassar yang lebih baik. (Ar)
