Lintaskabar.id, Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan perubahan pola aktivitas mulai April 2026. Pemerintah mengarahkan siswa belajar online dan ASN bekerja dengan sistem fleksibel atau work from anywhere (WFA).
Selain itu, pemerintah menjadikan kebijakan ini sebagai strategi efisiensi energi nasional. Dengan demikian, pemerintah menargetkan penurunan konsumsi BBM, terutama dari sektor transportasi.
Pemerintah juga telah membahas skema ini melalui rapat lintas kementerian. Bahkan, pemerintah menggunakan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi.
Namun demikian, Menteri Koordinator PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah menyusun kebijakan ini secara matang dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan publik.
Meski begitu, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pemerintah pun menegaskan bahwa langkah ini bukan karena faktor kesehatan.
Sebaliknya, pemerintah merespons ketegangan global yang mulai memengaruhi pasokan energi. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan efisiensi BBM.
Skema Fleksibel dan Bertahap
Pratikno memastikan kebijakan ini telah melalui kajian mendalam.
“Langkah efisiensi ini harus disusun secara terukur dan berbasis data. Kita menggunakan pengalaman pengaturan mobilitas masa pandemi untuk menyelamatkan konsumsi energi nasional,” tegas Pratikno, belum lama ini.
Selain itu, pemerintah tidak sepenuhnya menerapkan pembelajaran daring. Praktikum tetap berlangsung tatap muka.
“Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno.
Pemerintah kemudian menyiapkan langkah bertahap. Pemerintah menerapkan WFA, mengombinasikan pembelajaran daring dan luring, serta menjalankan teori online dan praktik tatap muka.
Selain itu, pemerintah memperkuat layanan digital, membatasi perjalanan dinas, dan memperketat efisiensi energi di perkantoran.
Dampak dan Evaluasi
Kebijakan ini berpotensi memengaruhi sektor transportasi dan usaha sekitar sekolah serta kantor. Namun, masyarakat juga dapat menghemat biaya transportasi.
Sementara itu, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan ini.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM.
Oleh karena itu, pemerintah menilai pengurangan mobilitas sebagai langkah efektif.
“Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk menghemat konsumsi energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel,” kata Bahlil.
Pemerintah juga menilai sistem digital mampu menopang aktivitas. Namun, pemerintah menyesuaikan penerapan kebijakan dengan kesiapan tiap daerah. (Zi)
