Lintaskabar.id, Makassar –Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu kembali menyoroti pentingnya pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pemilu.
Dalam kegiatan P2P yang digelar Bawaslu Sulawesi Selatan, akademisi sekaligus pegiat pemilu, Dr. Sy. Raehana, menegaskan bahwa membangun jaringan kolaboratif yang kuat serta memberdayakan komunitas merupakan langkah mendasar untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan berintegritas.
Dr. Raehana menekankan bahwa pengawasan partisipatif tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai langkah teknis, tetapi sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas demokrasi.
“Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan partisipatif adalah landasan penting untuk memastikan terwujudnya pemilu yang berintegritas dan inklusif,” ujar Dr. Sy. Raehana, Selasa (18/11).
Lebih lanjut, Dr. Raehana menjelaskan bahwa dengan adanya jejaring kolaboratif yang kuat dan komunitas yang teredukasi, proses pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas saja. Pengawasan dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang tumbuh dan dijalankan oleh masyarakat luas.
Ia juga menyebutkan bahwa keterlibatan warga, peningkatan kapasitas di tingkat lokal, serta sinergi antar-aktor menjadi elemen penting dalam pengawasan.
Dengan langkah-langkah tersebut, deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran di lapangan dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu, upaya ini turut mendorong terbentuknya budaya politik yang sehat dan penuh tanggung jawab.
Di akhir pemaparannya, Dr. Raehana menegaskan bahwa penguatan jejaring serta pemberdayaan komunitas adalah kunci keberlanjutan proses kepemiluan, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Langkah tersebut memastikan kualitas demokrasi dapat terus terpelihara melalui pengawasan yang inklusif dan transparan.
Pandangan Dr. Raehana ini memperkaya materi P2P Bawaslu yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat agar lebih berdaya serta aktif dalam mengawal jalannya demokrasi. (Ar)
