Lintaskabar.id, Makassar – Di tengah tuntutan era transformasi digital yang kini menjadi standar tata kelola pemerintahan modern, Wali Kota Makassar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk benar-benar melek digital dan meninggalkan pola kerja manual.
Hal tersebut disampaikan karena hingga saat ini, dari puluhan OPD yang ada, hanya dua OPD yang tercatat telah menerapkan digitalisasi secara menyeluruh. Kondisi ini membuat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar. Tim ini akan menjadi motor penggerak dalam menuntaskan peralihan sistem manual menuju digital.
“Kita buat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan tidak ada lagi sistem manual. Semua sudah digital,” ujar Appi dalam High Level Meeting TP2DD Makassar Anggaran 2025 di Hotel Novotel Grand Shayla, Senin (17/11/2025).
Appi menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau fitur, tetapi menyangkut efisiensi kerja, akurasi data, penghematan biaya, serta transparansi keuangan. Menurutnya, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu seharian bisa dipangkas dengan sistem digital, termasuk potensi penghematan biaya yang signifikan.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem manual sering menimbulkan persoalan mulai dari catatan yang berubah-ubah hingga laporan yang tidak konsisten. Karena itu, target dan jadwal penerapan digitalisasi akan diberlakukan di seluruh OPD. Bila masih ada OPD yang tidak melaksanakan, maka sanksi akan diterapkan.
Appi menilai sebagian ASN masih menyepelekan digitalisasi, bahkan ada yang merasa cukup dengan sistem manual. Padahal, digitalisasi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan dan menghilangkan potensi manipulasi, terutama dalam pengelolaan keuangan.
“Semua harus elektronik dan tercatat. Kalau ada pemeriksaan, tinggal buka sistem. Tidak perlu cari kertas yang hilang,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi rendahnya penggunaan mobile banking di kalangan ASN, padahal teknologi tersebut dapat membantu percepatan kinerja.
Sementara itu, laporan dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa baru dua OPD di Pemkot Makassar yang telah menjalankan digitalisasi penuh. Temuan ini membuat Appi menegaskan bahwa percepatan digitalisasi harus dipaksa agar perubahan benar-benar terjadi.
Ia meminta seluruh camat dan kepala SKPD yang hadir dalam High Level Meeting untuk mengikuti materi dengan serius, karena banyak hal terkait digitalisasi yang perlu dipahami sebelum diterapkan.
Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, menyebut bahwa Bapenda sudah lebih dulu menerapkan digitalisasi khususnya pada sistem pembayaran pajak melalui aplikasi Pakinta.
Menurutnya, penggunaan aplikasi tersebut meningkat pesat, bahkan mencapai 400 persen dalam periode terakhir. Bapenda kini menyiapkan sistem yang lebih terpadu untuk seluruh jenis pajak daerah.
“Tahun depan semua aplikasi akan kami satukan. Kominfo akan menghubungkan Pakinta ke Lontara+, sehingga pembayaran pajak bisa dilakukan melalui keduanya,” ujarnya.
Asminullah berharap percepatan digitalisasi ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak. (Ar)
