Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota bergerak cepat menuntaskan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun 2026.
Percepatan ini menjadi capaian tersendiri karena rampung lebih awal dari jadwal yang ditargetkan, yaitu sebelum Desember 2025. APBD Pokok 2026 sendiri diproyeksikan sebesar kurang lebih Rp5,1 triliun.
Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS 2026 yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat itu dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, para pimpinan dan anggota dewan, serta jajaran SKPD.
Wali Kota Munafri memastikan seluruh program prioritas dan program unggulan Pemkot Makassar tetap masuk dalam rancangan APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa meski harus melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berupaya agar program strategis yang diajukan oleh setiap OPD tidak terganggu.
“Semua program prioritas tetap berjalan. Sudah disampaikan oleh OPD dan dibahas dengan DPRD,” ujarnya usai paripurna.
Munafri mengakui adanya rasionalisasi anggaran, namun menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan. Ia mendorong peningkatan kreativitas Pemkot dalam mengoptimalkan pendapatan daerah agar program tetap menyentuh masyarakat.
Dirinya juga meminta efisiensi melalui pengurangan kegiatan seremonial pada 2026, agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan publik.
Terkait kemungkinan penurunan nilai APBD tahun depan, Munafri memastikan tidak ada pengurangan signifikan dan PAD tetap akan digenjot.
Sebagai bentuk komitmen, ia memastikan pembangunan stadion tetap menjadi prioritas dalam APBD 2026.
“Program stadion tetap masuk sebagai prioritas,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas solidnya kerja sama antara Pemkot dan DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS 2026.
Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tahun anggaran 2026 merupakan momentum untuk memperkuat program strategis, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik dan penyelesaian persoalan prioritas kota.
Sementara itu, Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026 DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif. Hal ini menyusul proyeksi penurunan pendapatan daerah sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan 2025.
Dalam laporannya, Ray merinci sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
1. Optimalisasi penerimaan daerah untuk mengimbangi potensi penurunan pendapatan.
2. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi, guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.
3. Peningkatan kinerja BUMD agar kontribusi dividen semakin optimal.
4. Pengembangan sumber pendapatan baru, termasuk sektor digital dan ekonomi kreatif.
Ia juga menyoroti pentingnya belanja afirmatif belanja yang tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan layanan dasar.
Pansus turut menegaskan pentingnya dukungan bagi proyek strategis seperti pembangunan stadion, penyediaan seragam sekolah gratis, serta penguatan infrastruktur.
Ray juga memberikan arahan teknis untuk sejumlah SKPD, seperti prioritas belanja pendidikan, peningkatan layanan irigasi dan air bersih oleh Dinas PU, pengelolaan sampah oleh DLH, serta percepatan pengembangan Makassar Super Apps dan Makassar Creative Hub.
Ia menutup laporan dengan menekankan bahwa belanja modal harus tetap dijaga agar proyek-proyek strategis dapat berlanjut dan mendukung stabilitas ekonomi serta pelayanan publik. (Ar)
