JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada para jenderal yang bertindak sebagai pelindung pengusaha tambang ilegal.
Ia menegaskan akan mengambil tindakan keras terhadap jenderal dari TNI atau kepolisian yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Saya memberikan peringatan kepada semua jenderal, baik dari TNI, polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan untuk membela tambang ilegal. Kami akan bertindak demi kepentingan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8).
Prabowo juga mengungkapkan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas para pelaku tambang ilegal.
Peringatan keras juga disampaikan untuk para jenderal yang berani melindungi pengusaha tambang ilegal. Prabowo menambahkan, jika perlu, Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan diinstruksikan untuk mengambil tindakan dengan melibatkan pasukan dari provinsi lain.
“Saya akan bilang kepada Panglima dan Kapolri untuk menggunakan pasukan dari provinsi lain jika mereka masuk ke wilayah yang sudah terindikasi ada anak buah mereka yang terlibat,” tambahnya.
Prabowo yang merupakan purnawirawan militer, mengingatkan para tentara muda untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang melindungi pengusaha tambang ilegal. Ia juga mengajak mereka untuk mengalihkan aktivitas tersebut menjadi koperasi yang sah secara hukum.
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan agar anggota partainya tidak terlibat dalam tindakan melindungi tambang ilegal. Jika ada yang terlibat, ia meminta mereka menjadi justice collaborator.
Di kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menguasai 3,1 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah. Lahan tersebut berhasil dikuasai kembali setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Ia mengungkapkan bahwa banyak lahan yang seharusnya sudah disita berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah 18 tahun lalu.
Pada hari yang sama, MPR dan DPR menggelar sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan terkait kinerja pemerintah selama hampir 10 bulan sejak pelantikannya sebagai presiden pada Oktober 2024.
Pada pidato kedua, yang akan disampaikan di hadapan DPR, Prabowo akan membahas pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Penulis: Zulkifli
