MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus berupaya mencari solusi nyata mengurai kemacetan, khususnya di kawasan timur kota yang kerap padat.
Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pembangunan jalur alternatif bekerja sama dengan Kalla Group. Jalur ini akan menghubungkan kawasan Baruga Antang dengan Jalan Dr. Leimena hingga ke poros Jalan Perintis Kemerdekaan, sekaligus membuka akses baru bagi warga Kecamatan Manggala dan Tamalanrea.
Rencana pembangunan diawali dengan survei lokasi di Bukit Baru Antang, Rabu (10/9/2025), yang dihadiri langsung oleh Munafri bersama jajaran OPD terkait.
“Jalur ini solusi untuk warga timur kota. Semua akses saat ini sudah padat, mau tidak mau kita harus mencari alternatif baru,” ujar Munafri saat meninjau lokasi.
Turut hadir Kadis Penataan Ruang Fuad Azis, Kadis PU Zuhaelsi Zubir, Kadis DLH Helmy Budiman, Camat Manggala, Camat Panakkukang, serta perwakilan Kalla Group: CEO Kalla Land & Property Ricky Theodores dan COO M. Natsir Mardan.
Dari kawasan hulu Baruga, Munafri meninjau langsung hingga hilir di sekitar Jembatan Leimena untuk melihat rencana jalur tembus tersebut.
Trase jalan baru akan melintasi Sungai Tello sepanjang 1,5 kilometer dari area driving range Baruga hingga ke Jalan Leimena. Jalur dengan lebar sekitar 30 meter ini tidak hanya difungsikan untuk lalu lintas, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan ekonomi baru, termasuk sentra kuliner dan pasar wisata di tepi sungai.
Proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir 2025, dengan rencana jalur diperpanjang hingga ke kawasan BTP sepanjang 5 kilometer. Dengan begitu, akses warga akan lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi beban arus kendaraan di jalur utama.
Munafri menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembebasan lahan dan penataan wilayah. “Kalau swasta lebih sederhana, sementara pemerintah tentu ada mekanisme. Namun tim sudah mulai memetakan pekerjaan awal,” jelasnya.
Selain mengurai kemacetan, jalur alternatif ini juga akan dipadukan dengan sistem pengendalian banjir melalui pembuatan alur air. “Jadi manfaatnya ganda, mengurangi macet sekaligus mencegah genangan,” katanya.
Munafri juga mengingatkan soal penataan pedagang di kawasan ekonomi baru. Menurutnya, jumlah pedagang yang ingin berjualan sering melebihi kapasitas.
“Biasanya hanya 30 pedagang yang bisa tertampung, tapi pendaftar bisa sampai 200. Ini yang harus kita atur sejak awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan butuh waktu sekitar enam bulan untuk mengubah pola pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern.
“Kalau dulu masih buang sampah sembarangan, di pasar modern harus lebih tertib. Ini kesempatan untuk mereka beradaptasi dan meningkatkan kualitas,” pungkas Munafri.
Penulis: Ardhi
