Lintaskabar.id, Makassar – Di tengah penyesuaian ritme birokrasi terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi ASN, aktivitas di Balai Kota Makassar tetap berjalan aktif.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memanfaatkan momentum WFH untuk mempercepat kinerja dengan tetap berkantor. Ia bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar mengonsolidasikan langkah dan memastikan program strategis berjalan tanpa hambatan.
Pemkot Makassar memperkuat koordinasi internal, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjalankan program prioritas secara lebih efektif dan terarah.
Fokus Pembenahan Sampah Perkotaan
Pemkot Makassar memprioritaskan pembenahan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring pertumbuhan kota.
Dalam suasana kerja yang dinamis, Pemkot menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA), Dr. Azri Rasul, di Balai Kota, Jumat (10/4/2026).
Munafri menegaskan bahwa status Makassar sebagai kota metropolitan dengan produksi sampah tinggi menuntut penanganan yang serius dan terukur. Ia meminta camat dan lurah menjaga kebersihan wilayah agar kota keluar dari zona darurat sampah.
“Kita mendengarkan dengan sangat detail apa yang menjadi persoalan dalam pengelolaan sampah ini. Saya sangat bersyukur ada perhatian dari (Pusdal LH-SUMA), Pak Azri Rasul, yang terus memberikan arahan dan rincian apa saja yang harus kita kerjakan,” ujarnya.
Dorong Sistem Terintegrasi dan Kolaboratif
Pemkot Makassar merumuskan tata kelola sampah yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis tanggung jawab lintas sektor.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga teknis, dan masyarakat. Munafri mengarahkan seluruh kebijakan pada tujuan menghadirkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Pemkot Makassar juga mematangkan transformasi pengelolaan sampah di TPA Antang dengan beralih dari sistem open dumping ke sanitary landfill.
“Jadi, forum ini tidak hanya menjadi ruang kordinasi, tetapi juga wadah penyamaan pandangan dalam mempercepat reformasi pengelolaan sampah secara menyeluruh di Kota Makassar,” jelasnya.
Tantangan TPA dan Komitmen Bersama
Munafri mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi sejak Juli 2025 dan menghadirkan tim teknis untuk mencari solusi.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan TPA masih menjadi tantangan utama karena masih menggunakan sistem open dumping yang berdampak pada lingkungan, termasuk meluasnya limbah lindi hingga sekitar 17 hektare ke permukiman warga.
“Di wilayah lain nilainya sudah cukup baik, tapi ketika masuk ke TPA, semua nilainya turun. Ini yang menjadi persoalan utama kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kesadaran kolektif dalam penanganan sampah dan menekankan pentingnya komitmen lintas sektor.
“Saya butuh support, kalau memang tidak bisa, sampaikan. Ini soal komitmen,” ungkapnya.
Munafri menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terlibat dalam pengelolaan sampah, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup.
“Saya tidak mau kita hanya menyesal saat masalah itu sudah terjadi. Kita harus bertindak sekarang fokus penanganan smapah di lingkungan dna di TPA,” seruan Appi.
Kapasitas Angkut dan Efisiensi
Munafri menyebut kapasitas pengangkutan sampah di Makassar baru mencapai sekitar 67 persen dari total produksi harian sekitar 800 ton.
“Artinya, masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang berpotensi tercecer dan tidak Tertangani,” jelasnya.
Ia menilai biaya penanganan sampah masih tinggi dan belum sebanding dengan hasil, sehingga membutuhkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif seperti gerakan lingkungan, penggunaan eco enzyme, dan pengembangan maggot.
“Target kita jelas, tapi itu hanya bisa tercapai kalau kita punya komitmen bersama dan bekerja secara konsisten,” tutupnya.
Azri Rasul: Pemilahan Sampah Jadi Kunci
Kepala Pusdal LH-SUMA, Dr. Azri Rasul, menyebut Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa, termasuk mobilitas dari daerah penyangga seperti Maros dan Gowa.
“Makassar ini bukan hanya dihuni oleh penduduk tetap, tetapi juga oleh masyarakat dari daerah penyangga seperti Maros dan Gowa yang setiap hari beraktivitas di kota ini. Semua itu berkontribusi terhadap produksi sampah,” jelasnya.
Ia menyebut volume sampah Makassar dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus fokus pada pengurangan dari sumber melalui pemilahan.
“Inti dari pengelolaan ini adalah bagaimana semua komponen melakukan pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemilahan sampah organik dan anorganik menjadi kunci utama.
“Kalau ini berjalan, maka praktis tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA, kecuali residu yang memang tidak bisa dimanfaatkan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa setiap sektor bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.
“DLH tidak punya kewenangan mengatur pasar. Yang punya kewenangan adalah kepala pasar, termasuk mengatur pedagang agar melakukan pemilahan sampah. Bahkan bisa diberi sanksi jika tidak mematuhi,” tegasnya.
“Kalau nilai kebersihan rumah sakit rendah, itu berarti manajemennya tidak mendukung kebijakan kepala daerah,” ujarnya.
“Kalau semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing dan berjalan bersama, maka persoalan sampah ini bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif,” pungkasnya. (Ar)
