Lintaskabar.id, Makassar– Pemerintah Kota Makassar memperkuat penataan wajah kota agar lebih bersih, tertib, dan berestetika sesuai arahan pemerintah pusat. Karena itu, Komisi V DPR RI dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyatakan siap berkolaborasi mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin gagas.
Arahan Presiden Prabowo Jadi Pegangan Pusat dan Daerah
Selanjutnya, dukungan itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan penataan infrastruktur perkotaan untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat citra kota yang ramah serta berkelanjutan.
Rapat Koordinasi di Balai Kota Makassar
Komitmen kolaborasi tersebut menguat dalam rapat koordinasi di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026). Dalam rapat itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Sulawesi Selatan Hamka B Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU hadir dan membahas langkah penataan.
Hamka: Kanal Harus Berfungsi dan Kota Harus Lebih Indah
Dalam forum tersebut, Hamka B. Kady menegaskan Komisi V DPR RI bersama jajaran balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum mendukung penuh program penataan kanal Pemkot Makassar. Hamka menargetkan penataan itu memperkuat fungsi kanal sebagai pengendali banjir sekaligus memperindah kota dan meningkatkan kenyamanan warga.
“Kami bersama Balai Jalan mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan bersinergi dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
“Bagaimana kita menjadikan Makassar lebih indah, termasuk penertiban aktivitas jualan di pinggir jalan dan di sekitar kanal,” sambung Hamka.
Sinkronisasi Program dan Prioritas Dasar Kota
Selain rapat, Hamka bersama Kepala BBWS Pompengan–Jeneberang dan Kepala Balai Cipta Karya Sulawesi Selatan menemui Wali Kota Makassar untuk memulai diskusi pembangunan kota secara terintegrasi.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Kepala Balai Sungai Pompengan dan Kepala Balai Cipta Karya berdiskusi langsung dengan Pak Wali. Kita membicarakan bagaimana Kota Makassar dibangun dengan baik, sehingga berbagai kegiatan dan program yang ada bisa tersinkronisasi,” jelasnya.
Hamka menegaskan pihaknya mengikuti arahan Presiden Prabowo agar semua pihak menjaga kebersihan, terutama di pinggiran kanal.
“Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik,” tuturnya.
Kemudian, Hamka menilai pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan program, terutama saat memasuki musim hujan, agar mereka menekan risiko banjir serta masalah lingkungan. Hamka juga menyebut prioritas mendasar yang ia dukung: penanganan sampah, ketersediaan air bersih, serta penataan kota secara menyeluruh.
“Program yang paling mendasar dan saya sangat sepakat adalah bagaimana Kota Makassar bebas dari sampah yang bertebaran, kemudian air bersihnya cukup, dan yang ketiga penataan kotanya, sangat terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota ini,” ungkapnya.
Efisiensi Antar Lembaga dan Pembenahan Bertahap
Hamka terus mendorong sinkronisasi pekerjaan lintas instansi agar para pihak membangun efisiensi anggaran dan menjalankan program secara efektif.
“Kalau ada sinkronisasi pekerjaan, efisiensi antar lembaga bisa terbangun. Saling mendukung, dan tujuan pembangunan pasti bisa dicapai dengan baik,” tuturnya.
Selanjutnya, Hamka menekankan kanal di Makassar memegang fungsi penting dan menuntut pemeliharaan optimal, terutama pada kanal yang BBWS tangani. Ia menilai pihak terkait harus menertibkan sampah, pedagang di trotoar, serta bangunan liar yang mengganggu fungsi dan keindahan kanal.
“Kanal itu fungsinya sangat penting. Harapan kami, kanal-kanal di Makassar yang menjadi tanggung jawab Balai Pompengan bisa dipelihara dengan baik,” ungkapnya.
“Dulu kalau kita lewat, yang terlihat airnya hitam, penuh sampah, trotoarnya dipenuhi pedagang, bahkan ada bangunan-bangunan liar,” tambah anggota DPR RI, dari Dapil Sulsel I itu.
Hamka menyatakan pemerintah pusat dan Pemkot Makassar akan membenahi persoalan itu secara bertahap sesuai peran masing-masing, dengan tetap menghormati Wali Kota sebagai tuan rumah. Ia berharap sinergi yang kuat membuat penataan kota berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Ini menjadi harapan kita bersama agar sinkronisasi pembangunan di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Munafri: Lintas Kewenangan Butuh Kolaborasi
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut dukungan Komisi V DPR RI dan jajaran balai untuk penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai. Munafri menilai pemerintah harus membahas banyak isu secara lintas sektor karena kewenangan yang saling bersinggungan.
“Kami sangat menyambut baik dukungan dan support yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam hal penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai,” katnaya.
“Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan,” sambung Munafri.
Bahas Kebersihan Kanal, Pola Penataan, hingga IPAL Losari
Munafri menyebut Pemkot Makassar memfokuskan pembahasan pada isu strategis agar instansi teknis bekerja maksimal. Ia menyoroti pengelolaan dan kebersihan kanal, penataan kawasan kanal, hingga pengelolaan IPAL Losari.
“Contohnya bagaimana menjaga kebersihan kanal, bagaimana pola penataan yang ada di dalamnya, sampai termasuk pengelolaan IPAL Losari,” ungkap Munafri.
Penataan PKL di Trotoar untuk Lindungi Hak Pejalan Kaki
Selain itu, Munafri memasukkan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar sebagai agenda pembahasan. Ia menegaskan penataan itu melindungi hak pejalan kaki.
“Penataan PKL di atas trotoar juga kita bahas. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk melihat bagaimana hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki, bisa kita hormati,” tutupnya.
BBWS Lanjutkan Pemeliharaan Kanal hingga 2026
Di sisi lain, BBWS Pompengan Jeneberang memperkuat koordinasi dengan Pemkot Makassar untuk memelihara dan menata kanal sebagai komitmen jangka panjang hingga 2026. Kepala BBWS Heriantono Waluyadi menyebut pihaknya memproses rencana kolaborasi penataan dan pembersihan kanal agar fungsi kanal tetap optimal, terutama saat musim hujan.
“Kami akan terus melakukan koordinasi rencana pemeliharaan kanal-kanal di Kota Makassar dan berproses untuk kolaborasi penataan serta pembersihan kanal-kanal. Ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya dan akan kami lanjutkan hingga tahun 2026,” ujar Heriantono.
Operasikan Pintu Air dan Pompa untuk Kurangi Genangan
Selain penataan fisik, BBWS mengoordinasikan pengoperasian pintu air dan pompa di kanal-kanal utama. Heriantono menegaskan kanal yang bersih membuat sistem drainase bekerja sesuai kapasitas desain dan menekan risiko genangan serta banjir.
“Kalau kanal terjaga kebersihannya, fungsi drainase pada musim hujan bisa berjalan sesuai kapasitas desain yang ada,” pungkas Heriantono. (Ar)
