Lintaskabar.id, Makassar – Badan-badan PBB dan pemerintah Sudan Selatan menyerukan langkah cepat dan terpadu untuk mencegah krisis kelaparan besar yang mengancam lebih dari separuh penduduk negara itu pada 2026.
Seruan ini muncul menyusul laporan Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang dirilis Selasa, memperkirakan sekitar 7,56 juta orang akan menghadapi kerawanan pangan serius antara April hingga Juli 2026. Dari jumlah itu, lebih dari 2 juta anak berisiko mengalami gizi buruk akut.
Situasi ini disebut sebagai cerminan dari tantangan besar yang dihadapi Sudan Selatan akibat konflik berkepanjangan, ketidakamanan sipil, dan bencana alam seperti banjir besar yang terus merusak lahan pertanian dan mata pencaharian warga.
Menurut laporan gabungan PBB dan pemerintah, 5,97 juta warga atau 42% populasi telah berada dalam kondisi krisis pangan antara September dan November 2025. Sebanyak 1,3 juta orang hidup dalam kondisi darurat, dan 28.000 orang bahkan menghadapi situasi bencana (Fase 5 IPC).
“Kelaparan di Sudan Selatan terutama disebabkan terganggunya sistem pertanian dan pangan nasional,” kata Meshack Malo, perwakilan FAO di Sudan Selatan. “Perdamaian dan pemulihan sistem pangan adalah kunci untuk memulihkan martabat masyarakat.”
Keterbatasan akses kemanusiaan juga menjadi hambatan serius. Banyak wilayah masih terisolasi karena penjarahan, infrastruktur yang buruk, dan banjir, membuat bantuan sulit menjangkau warga yang paling membutuhkan.
“Ini perkembangan yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Mary-Ellen McGroarty, Direktur WFP untuk Sudan Selatan. “Namun, di daerah yang damai dan memiliki akses bantuan, masyarakat mulai menunjukkan tanda pemulihan. Upaya ini harus dijaga dan diperluas.”
Laporan IPC memperingatkan bahwa enam kabupaten akan mengalami tingkat gizi buruk tertinggi tahun depan akibat konflik, pengungsian, dan minimnya akses terhadap pangan, air bersih, serta layanan kesehatan. Wabah kolera yang merebak turut memperburuk kondisi.
Diperkirakan 2,1 juta anak di bawah lima tahun dan 1,1 juta ibu berisiko mengalami gizi buruk akut hingga Juni 2026.
“Anak-anak tidak bersalah atas konflik maupun penutupan pusat gizi,” kata Noala Skinner, perwakilan UNICEF di Sudan Selatan. “Akses aman dan layanan kesehatan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama.”
Sementara itu, Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Sudan Selatan menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja sama dengan badan-badan PBB untuk memperkuat dukungan bagi kelompok rentan.
Ia menyebut bahwa jumlah warga terdampak sempat turun menjadi 5,86 juta orang (41%) pada masa panen Desember 2025 hingga Maret 2026, sebelum kembali meningkat pada musim paceklik 2026.
“Kami menghadapi keterbatasan dana, tetapi upaya tidak akan berhenti. Dukungan bagi warga rentan tetap menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Krisis yang mengancam Sudan Selatan ini menjadi peringatan keras bagi dunia internasional untuk memperkuat solidaritas, bantuan kemanusiaan, dan upaya perdamaian yang berkelanjutan. (Ir)
