MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan berkomitmen menjalin kerja sama strategis dalam mengembangkan hunian vertikal terjangkau, sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan tempat tinggal di wilayah perkotaan.
Ketua REI Sulsel, H. Mahmud Lambang, menyampaikan bahwa pembangunan rumah susun menjadi opsi realistis untuk menjawab tantangan perumahan di kota-kota besar seperti Makassar. Namun, ia mengakui bahwa minat masyarakat dan pengembang terhadap konsep hunian vertikal masih tergolong rendah.
“Hunian vertikal adalah solusi ideal bagi kota seperti Makassar. Tapi tentu butuh dukungan dan kolaborasi aktif dari pemerintah agar bisa terealisasi,” ungkap Mahmud saat bertemu Wali Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (4/6).
Ia menambahkan, beberapa titik seperti kawasan Panakkukang, Lakkang (yang termasuk wilayah konservasi), dan Antang dinilai potensial untuk pengembangan rumah susun. REI berharap pemerintah dapat memfasilitasi lokasi-lokasi tersebut untuk dimanfaatkan secara optimal.
“Ini peluang besar. Dengan kerja sama antara REI dan Dinas Perumahan, Makassar bisa jadi contoh pengembangan hunian vertikal di kawasan timur Indonesia,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar tempat tinggal, Mahmud menekankan pentingnya perencanaan konsep yang matang agar hunian vertikal benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik inisiatif REI dan menegaskan bahwa pemerintah kota sangat terbuka terhadap pengembangan hunian vertikal.
“Kami sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Makassar. Ini akan jadi dasar utama pola pembangunan ke depan, termasuk kerja sama dengan REI,” jelas Munafri.
Menurutnya, pembangunan kawasan hunian tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang terintegrasi antara gedung, permukiman, dan fasilitas publik.
“Kampus dan rumah sakit idealnya memiliki fasilitas hunian di sekitarnya. Masyarakat ingin tinggal di tempat yang nyaman dan dekat dengan layanan utama. Ini jadi konsep yang harus kita kembangkan,” jelasnya.
Pemkot Makassar juga siap menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah susun, dengan catatan harus didukung regulasi yang kuat dan sistem transportasi yang terintegrasi.
“Peluang hunian vertikal sangat terbuka. Tapi harus diiringi dengan regulasi dan infrastruktur kota yang memadai, agar bisa benar-benar menjadi solusi,” tegas Munafri.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen Pemkot untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan Makassar sebagai kota yang layak huni, ramah, dan nyaman bagi semua kalangan.
Penulis: Ardhi
