JAKARTA — Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak agar dilakukan penyelidikan yang menyeluruh mengenai tindakan aparat dalam menangani demonstrasi yang berujung pada kekerasan di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan OHCHR setelah aksi demonstrasi yang berkembang di Indonesia memicu bentrokan antara massa dan aparat yang mengakibatkan korban jiwa.
Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyatakan pentingnya investigasi yang cepat, transparan, dan menyeluruh terhadap segala dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan oleh aparat.
“Kami menyerukan agar penyelidikan dilakukan secara terbuka, transparan, dan segera terkait semua pelanggaran hak asasi manusia internasional, termasuk yang melibatkan penggunaan kekuatan,” ujar Shamdasani dalam rekaman video eksklusif kepada CNN Indonesia, Senin (1/9).
Shamdasani juga menekankan bahwa aparat, khususnya polisi dan TNI, harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai, sambil tetap menjaga ketertiban dan mengikuti standar internasional dalam menangani demonstrasi.
PBB turut memantau rangkaian kekerasan dalam demonstrasi berskala nasional ini, seraya menegaskan pentingnya dialog sebagai cara untuk merespons aspirasi publik.
Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi yang menyuarakan protes terhadap gaji tunjangan anggota DPR RI menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, dengan beberapa di antaranya berujung pada bentrokan yang menyebabkan korban tewas.
Salah satu insiden yang mendapat perhatian adalah kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus lalu.
Jumlah korban tewas akibat bentrokan ini kini tercatat mencapai delapan orang, dengan empat di antaranya di Makassar, dan sisanya di Yogyakarta, Jakarta, serta Solo.
Selain PBB, Parlemen ASEAN juga menyampaikan kecaman terhadap kekerasan yang terjadi, khususnya insiden yang menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan.
Mereka menilai bahwa kekerasan yang diterapkan aparat, termasuk penggunaan gas air mata, sangat merugikan dan mengakibatkan dampak kemanusiaan yang besar.
Di samping itu, lebih dari 200 organisasi non-pemerintah (NGO) di berbagai negara juga mendesak Polri untuk menghentikan penggunaan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi.
Mereka menyerukan agar Polri mematuhi standar internasional dalam pengendalian massa dan segera melakukan penyelidikan terhadap kematian Affan serta memberikan sanksi terhadap para pelaku.
Penulis: Zulkifli
