Lintaskabar.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dengan mengusulkan 79 sekolah untuk mengikuti program revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima bantuan revitalisasi.
Hal itu mengemuka saat Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, melakukan peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026). Dalam kegiatan itu, Salim didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, serta Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.
Program revitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan efektif.
Revitalisasi Sekolah Masuk Program Prioritas Presiden
Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Salim Somad, menegaskan pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat sebagai bagian dari program prioritas Presiden.
“Revitalisasi sekolah ini, merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.
Selain memperbaiki gedung sekolah, Kemendikdasmen juga mempercepat program digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
Karena itu, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah agar seluruh sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman.
“Kita koordinasi Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” tuturnya.
Salim juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan momentum program revitalisasi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan paling parah.
“Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” lanjutnya.
Kemendikdasmen Minta Data Kerusakan Sekolah Akurat
Selanjutnya, Salim meminta seluruh pemerintah daerah memetakan kondisi sekolah secara objektif sebelum mengajukan usulan revitalisasi. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima sekolah yang paling membutuhkan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memanipulasi tingkat kerusakan sekolah karena justru akan merugikan daerah sendiri.
“Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Makassar Kantongi Kuota Revitalisasi 30 Sekolah
Pada kesempatan itu, Salim mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk memperoleh bantuan revitalisasi pada 2026.
Awalnya, pemerintah pusat menetapkan 11 sekolah sebagai penerima. Namun setelah proses evaluasi, jumlah tersebut bertambah menjadi 30 sekolah.
“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.
Menurut Salim, Makassar masih berpeluang memperoleh tambahan kuota apabila pada tahap berikutnya terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp15 Triliun
Salim menjelaskan Kemendikdasmen pada tahap awal mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,1 triliun untuk merevitalisasi 3.886 sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan sekolah terdampak bencana dan daerah afirmasi.
“Selanjutnya, pemerintah memperoleh tambahan anggaran melalui APBN Perubahan,” sebutnya.
Ia menambahkan, pemerintah menerima sekitar 30.400 usulan revitalisasi sekolah dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan anggaran sekitar Rp15 triliun.
Meski demikian, baru sekitar separuh yang siap memasuki tahap pelaksanaan karena masih melengkapi persyaratan administrasi.
“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.
Dinas Pendidikan Diminta Kawal Administrasi Sekolah
Salim meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal penyelesaian administrasi bagi 19 sekolah yang masuk tahap pertama agar seluruh persyaratan selesai sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kemendikdasmen kini menerapkan mekanisme baru berupa sosialisasi daring, pemenuhan dokumen secara mandiri oleh sekolah, kemudian pra-bimbingan teknis sebelum penandatanganan PKS.
“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” katanya.
Rencananya, penandatanganan PKS berlangsung pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Kota Makassar.
Karena itu, Salim meminta seluruh sekolah segera menuntaskan dokumen, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta rincian pekerjaan sebelum proses penandatanganan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Makassar kembali mengusulkan sekolah negeri maupun swasta yang mengalami kerusakan berat pada tahap kedua agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Kalau memang ada sekolah yang kondisinya sangat mendesak dan harus segera direvitalisasi tahun ini, segera informasikan kepada kami. Yang diprioritaskan adalah sekolah dengan kerusakan paling berat,” tutupnya.
Achi Soleman Dorong Sekolah di Kepulauan Sangkarrang Diprioritaskan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, meminta pemerintah pusat memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang dalam program revitalisasi berikutnya.
“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang, dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.
Menurut Achi, sekolah-sekolah di wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempercepat revitalisasi sekolah di kawasan tersebut agar anak-anak di pulau memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan siswa di wilayah daratan.
“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” tukas Achi Soleman. (Ar)
