Lintaskabar.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus menata kawasan kota dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan saluran drainase. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Fauzi Wawo atau Uci.
Uci menilai Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah mengambil langkah penting untuk menghadirkan kota yang lebih tertib, nyaman, dan memiliki tata ruang yang lebih baik. Menurutnya, pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil dalam proses penataan tersebut.
“Bagi kami, tentu memberikan dukungan dan support full kepada pak Wali Kota dalam melakukan penataan dan penertiban jualan di atas trotoar. Dukungan ini sangat penting untuk estetika kota. Maka kami PKB memberikan dukungan dan mengawal kebijakan pak Appi,” jelasnya, Senin (22/6/2026) malam.
Relokasi PKL Tetap Berikan Ruang Usaha
Uci menjelaskan Pemkot Makassar tidak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga menyiapkan solusi melalui relokasi ke lokasi yang lebih layak.
Ia menyebut penataan kawasan Benteng Rotterdam menjadi salah satu contoh langkah pemerintah dalam merapikan ruang publik. Pemkot menyiapkan Pasar Kampung Baru sebagai lokasi baru agar pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi.
“Relokasi disertai solusi, diberikan ruang untuk PKL mencari nafkah. Karena itu saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi mendukung ketika pemerintah kota melakukan penataan kota,” ujarnya.
Trotoar dan Drainase Kembali untuk Masyarakat
Selain itu, Ketua DPC PKB Kota Makassar tersebut menegaskan penertiban PKL bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga trotoar sebagai hak pejalan kaki dan memastikan saluran drainase tetap berfungsi untuk mencegah genangan.
“Tujuannya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagai hak pejalan kaki, serta menjaga estetika tata ruang Kota Makassar,” katanya.
Uci juga mengapresiasi keberanian Pemkot Makassar dalam menata ruang publik yang selama ini menjadi persoalan sulit diselesaikan.
“Tentu kita mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam penataan kota,” tuturnya.
“Tujuannya jelas, mengembalikan fungsi fasilitas umum, menjamin hak pejalan kaki, serta mencegah penyumbatan saluran air yang memicu genangan dan banjir,” lanjutnya.
Uci Apresiasi Langkah Berani Pemkot Makassar
Lebih lanjut, Uci menilai kebijakan penataan kota menjadi langkah besar karena menyentuh persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Menurut saya ini luar biasa. Saya sangat salut dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota karena berani melakukan ini,” tuturnya.
Ia mengakui penataan ruang publik memiliki tantangan karena melibatkan banyak kepentingan. Namun, ia mendorong pemerintah tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan pendekatan humanis dan memberikan solusi bagi pedagang.
“Ini bukan pekerjaan mudah, risikonya besar karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan, termasuk masyarakat kecil. Tapi, itulah tantangan perlu dijalankan,” tegasnya.
Uci berharap penataan kawasan publik mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota metropolitan yang modern dan nyaman.
“Kami PKB tetap bersama pak Wali. Tentu, penertiban dilakukan dengan baik dan tetap memperhatikan nasib para pedagang, maka hasilnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Makassar,” tukasnya. (Ar)
