Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dengan menghadirkan berbagai pembaruan sistem dan layanan.
Disdik melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pemisahan server berdasarkan jenjang pendidikan, pembukaan kanal aduan digital, hingga penguatan sistem pengawasan untuk menjaga transparansi selama proses penerimaan berlangsung.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan SPMB berjalan lebih tertib, akuntabel, dan mampu meminimalkan kendala teknis saat pendaftaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pihaknya memanfaatkan masa simulasi untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis. Salah satunya dengan menyederhanakan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Selain itu, Disdik juga memperkuat integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis dan membuka layanan aduan, termasuk grup Telegram resmi untuk membantu warga yang mengalami kendala teknis.
“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).
Disdik Perpanjang Masa Simulasi hingga 21 Mei
Disdik Makassar menjadwalkan proses pendaftaran SPMB berlangsung bertahap mulai Mei hingga Juni 2026 dengan sistem berbasis digital.
Untuk memastikan kesiapan layanan, Disdik memperpanjang masa simulasi hingga 21 Mei 2026. Sementara itu, pendaftaran resmi akan dibuka pada 2 Juni mendatang.
Disdik mengambil kebijakan tersebut menyusul tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan alur pendaftaran pada platform Lontara+.
Di sisi lain, Achi menegaskan kesiapan sumber daya manusia, khususnya operator sekolah, menjadi perhatian utama. Karena itu, Disdik menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator PAUD, SD, hingga SMP agar memahami sistem baru secara menyeluruh.
“Kami siapkan tim terbaik, operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya.
Melalui berbagai pembaruan tersebut, Disdik berharap pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lebih transparan, efisien, dan inklusif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik berbasis digital.
Pemkot Sesuaikan Daya Tampung dan Jalur Pendaftaran
Pemkot Makassar menyesuaikan daya tampung peserta didik dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia.
Untuk jenjang PAUD, lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Kemudian, 314 sekolah dasar negeri diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa, sedangkan 55 SMP negeri diproyeksikan menerima kurang lebih 15.000 siswa.
Disdik juga membedakan mekanisme penerimaan berdasarkan jenjang pendidikan. Pada PAUD tersedia jalur afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen.
Selanjutnya, jenjang SD menggunakan tiga jalur, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara itu, jenjang SMP membuka empat jalur meliputi prestasi akademik dan non-akademik, domisili, afirmasi, serta mutasi.
Disdik Siapkan Layanan Khusus untuk Wilayah Kepulauan
Tak hanya fokus pada sistem digital, Disdik Makassar juga memberi perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.
Achi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan provider agar kualitas jaringan lebih optimal. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, Disdik tetap menyiapkan mekanisme pendaftaran offline sebagai solusi.
“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelasnya.
Meski mengutamakan sistem daring, Disdik memastikan setiap sekolah tetap menjadi pusat layanan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses sistem.
Panitia penerimaan murid baru akan membantu warga yang menghadapi kendala teknis maupun keterbatasan informasi.
“Ini bagian dari upaya kami memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tambahnya.
Pemkot Perkuat Infrastruktur dan Kanal Pengaduan
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui media sosial resmi Disdik maupun portal Pemerintah Kota Makassar.
“Selama masa simulasi ini kami juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update,” ujarnya.
“Masyarakat yang mengalami kendala bisa langsung menyampaikan aduan di sana, dan tim kami akan merespons serta memberikan pembaruan secara berkala,” lanjut Gita.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan besar pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang menggunakan satu server, kini Pemkot memisahkan sistem menjadi tiga server berbeda untuk PAUD, SD, dan SMP.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan akses seperti yang terjadi pada pelaksanaan tahun sebelumnya.
“Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” jelas Andi Gita.
Selain itu, tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna saat hari pendaftaran.
Dashboard Real Time Awasi Proses Verifikasi
Dalam upaya menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan, Pemkot Makassar melengkapi sistem Lontara+ dengan dashboard pemantauan internal.
Melalui fitur tersebut, pihak Dinas Pendidikan hingga Wali Kota dapat memantau langsung kinerja operator sekolah, jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga durasi penyelesaian berkas secara real time.
“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkapnya.
Selain mempercepat evaluasi, sistem ini juga membantu mengantisipasi keterlambatan verifikasi maupun penumpukan berkas agar seluruh tahapan tetap berjalan sesuai jadwal.
Lebih lanjut, Andi Gita menegaskan peluang kecurangan dalam sistem telah diminimalkan semaksimal mungkin. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan bersama untuk mengantisipasi potensi pelanggaran di luar sistem.
“Namun di luar sistem tentu tetap perlu pengawasan bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses pendaftaran secara mandiri,” tegasnya. (*)
