Lintaskabar.id, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, melalui Bidang Humas dan IKP, menggelar kegiatan penguatan kehumasan pemerintahan di era media sosial.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Novotel pada Selasa (25/11/2025) ini menghadirkan Wicaksono lebih dikenal dengan nama penanya, Ndoro Kakung seorang penulis sekaligus praktisi media sosial asal Yogyakarta.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas humas pemerintah dalam mengelola informasi serta membangun interaksi yang lebih efektif dengan publik, khususnya melalui media sosial.

Dalam paparannya, Ndoro Kakung menekankan bahwa peran humas kini tidak lagi cukup hanya menyebarkan informasi. Di era digital yang serba cepat, humas dituntut membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Publik sekarang tidak mencari seremoni. Mereka ingin interaksi langsung dengan pemerintah, ingin keluhannya direspons dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, humas perlu aktif merespons masyarakat sekaligus mampu menyajikan konten yang mudah dipahami. Ia menekankan pentingnya menguasai teknik penyajian visual seperti infografis agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif.

“Humas harus siap menghadapi ‘tsunami informasi’. Tanpa konten yang mudah dibaca dan dipahami, publik hanya mendapatkan narasi, bukan akses informasi,” tambahnya.

Selain itu, ia mendorong administrator media sosial pemerintah untuk memahami algoritma konten demi mencapai tujuan komunikasi dan pemasaran instansi secara lebih optimal. Ndoro Kakung juga menyoroti kecenderungan akun instansi publik yang masih dipenuhi konten seremoni pimpinan.

“Banyak humas masih menjadikan media sosial sebagai arsip kegiatan pimpinan. Caption-nya seperti rilis berita, tidak ada ajakan untuk publik, komentar pun diabaikan. Akhirnya follower tidak bertambah dan interaksi tidak berkembang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa humas yang baik adalah humas yang mampu meneruskan keluhan masyarakat ke pimpinan dan menyampaikan dampak nyata dari kegiatan pemerintahan kepada publik.

“Yang penting bukan hanya melaporkan pimpinan menghadiri rapat, tetapi apa efek rapat itu bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Makassar berharap kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi di media sosial semakin meningkat, sehingga citra pemerintah dapat terbangun dengan lebih baik dan partisipasi publik semakin berkembang. (Ar)