MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Pernyataan ini disampaikan dalam agenda pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7).
Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bersikap serius dan responsif dalam menanggapi setiap temuan Inspektorat.
“Saya ingin Inspektorat menggali pelanggaran hingga ke akar masalahnya, tidak hanya di permukaan,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia menekankan bahwa setiap rekomendasi perbaikan harus segera diimplementasikan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Efek jera itu penting, supaya menjadi contoh positif bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Appi juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan regulasi. Jika ditemukan aturan yang saling bertentangan, ia mendorong adanya dialog terbuka untuk mencari solusi bersama, tanpa mengorbankan prinsip integritas.
Ia menegaskan bahwa dirinya akan mengawal langsung pengelolaan keuangan daerah di seluruh tingkatan SKPD, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efisien.
“Saya tidak ingin ada kebohongan atau kecurangan. Saya ingin sistem yang membuat kita semua bekerja dengan nyaman, jujur, dan tanpa rasa takut,” ucapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya membentuk budaya kerja yang berpijak pada nilai-nilai lokal seperti siri (rasa malu) dan kehormatan, sebagai fondasi moral pemerintahan yang bermartabat.
“Kita harus keluar dari zona nyaman yang buruk ini. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan,” tambahnya.
Melalui pembenahan berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik serta mewariskan sistem pemerintahan yang kuat dan berintegritas bagi generasi penerus.
Munafri juga menyinggung bahwa berbagai persoalan yang muncul selama ini diibaratkan seperti “sampah” yang menumpuk akibat sistem yang dibiarkan berjalan tanpa perbaikan yang serius.
Menurutnya, jika perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, maka perubahan hanya akan menjadi retorika tanpa hasil nyata.
“Masalah-masalah ini harus dicegah sejak awal. Saya tahu ini tidak mudah, tapi tanpa langkah awal, kita akan terus terjebak dalam kondisi ini,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa rotasi jabatan akan terus dilakukan. Menurutnya, hal ini bukan semata-mata karena faktor personal, melainkan upaya untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi tersembunyi dari para pegawai.
“Kadang justru yang berada di posisi bawah punya kapasitas teknis lebih baik. Kita butuh orang-orang seperti ini,” ujarnya.
Munafri turut menyoroti adanya sejumlah pelanggaran yang perlu dikaji secara menyeluruh, apakah hanya administratif atau sudah menimbulkan kerugian negara.
“Kalau sudah menyentuh aspek kerugian negara, tidak akan ada kompromi. Tidak ada kata maaf untuk itu,” tegasnya.
Ia menyoroti pola pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan penyelewengan. Semakin besar anggaran, katanya, semakin besar pula potensi intervensi oleh pihak-pihak tertentu.
“Kalau anggarannya kecil, kegiatannya dibesarkan. Kalau anggarannya besar, semakin banyak yang ingin ikut campur. Ini yang harus kita waspadai,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Makassar akan memastikan pembenahan ini berjalan konsisten untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya.
Untuk itu, Munafri memerintahkan agar Inspektorat Daerah memberikan laporan rutin dua pekan sekali secara langsung kepadanya.
“Inspektorat memegang peran kunci. Laporan dua mingguan harus sampai ke saya. Kalau itu administratif, bisa kita benahi. Tapi kalau merugikan negara, akan diproses sampai tuntas,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga berencana untuk memperluas pembenahan hingga ke unit pelayanan dasar seperti puskesmas, guna memastikan nilai efisiensi, transparansi, dan profesionalisme menjangkau seluruh lini birokrasi.
“Kalau sistem berjalan baik, etos kerja kita akan selaras. Simpel, efisien, dan jauh dari upaya mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran Pemkot agar tidak mencari celah dari prosedur yang ada, serta memastikan setiap kebijakan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau prosedur memang rumit demi menjaga tata kelola yang baik, maka harus dijalani. Jangan disederhanakan hanya karena asumsi pribadi,” tutup Munafri.
Penulis: Ardhi
