MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar kini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan di berbagai sektor krusial.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan, mengungkapkan adanya kekurangan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk kebutuhan listrik dan BPJS yang sifatnya mendesak.
“Kami menghadapi situasi yang tidak terduga, terutama terkait kebutuhan listrik yang sewaktu-waktu bisa terganggu. Situasi ini memaksa kami untuk segera bertindak,” ujar Dakhlan pada Selasa (19/11/2024).
Dalam menghadapi situasi ini, pihak Pemkot berencana memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebagai langkah awal untuk menutupi kekurangan tersebut.
Menurut Dakhlan, anggaran sebesar Rp1,3 miliar tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di beberapa sektor, termasuk kelistrikan di salah satu kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya, Makassar.
Ia menegaskan bahwa saat ini belum ada tunggakan, namun situasi dianggap genting sehingga membutuhkan perhatian segera.
“Kami sedang mengevaluasi dana yang tersedia di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar tak ada yang terlewat, terutama anggaran untuk listrik,” jelasnya.
Selain itu, anggaran BPJS yang diperlukan juga meliputi pembayaran layanan kesehatan di RSUD Daya dan beberapa puskesmas di bawah Dinas Kesehatan Makassar.
Pembayaran ini harus segera dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
“Proses pembayaran BPJS kini sedang menunggu penyelesaian administrasi. Kami berharap bisa segera diselesaikan sesuai aturan wali kota,” tambah Dakhlan.
Keputusan Pemkot Makassar untuk menggunakan dana BTT menandai langkah cepat pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak dari kekurangan anggaran ini.
Warga pun berharap agar masalah ini segera tuntas, mengingat pentingnya listrik dan layanan kesehatan di tengah kehidupan kota yang dinamis.**
