MAKASSAR — Pascakebakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025, perhatian pemerintah pusat dan Pemkot Makassar terus tertuju pada percepatan pembangunan kembali fasilitas legislatif tersebut.
Untuk memastikan langkah rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9).
Dalam kunjungan tersebut, Dewi didampingi sejumlah pejabat Kementerian PUPR dan disambut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, serta jajaran Sekretariat DPRD dan SKPD terkait.
Dewi menjelaskan, hasil pengamatan menunjukkan ada dua massa bangunan terdampak. Bangunan utama yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat dan dinilai sudah tidak sesuai standar konstruksi modern.
“Secara struktur mungkin ada bagian yang bisa dipertahankan, tetapi dari sisi teknis keselamatan sudah masuk kategori berat. Kami merekomendasikan pembangunan baru sesuai usulan Wali Kota,” ujar Dewi.
Sementara itu, bangunan tambahan yang selesai dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan sehingga masih bisa difungsikan setelah rehabilitasi.
Jika rekonstruksi disetujui, bangunan lama harus diratakan. Namun, hal ini menuntut proses administrasi seperti penghapusan aset negara terlebih dahulu.
Mengenai pembiayaan, perkiraan awal rehabilitasi seluruh bangunan sekitar Rp50–55 miliar. Namun dengan opsi pembangunan ulang, perhitungan ulang diperlukan.
Pemkot Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal gedung baru 10 lantai senilai Rp375 miliar, tetapi jumlah lantai dan besaran anggaran masih akan diputuskan setelah kajian struktur selesai.
Dirjen Dewi menargetkan rehabilitasi gedung baru yang rusak ringan bisa selesai Desember 2025 agar dapat difungsikan awal 2026. Sementara gedung lama akan diganti bangunan baru dengan standar lebih modern, termasuk jalur evakuasi, sistem pemadam kebakaran, dan ketahanan gempa.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, nyaman, dan representatif.
“Pemerintah pusat hadir membantu daerah, dan kami ingin memastikan gedung baru ini bukan sekadar menggantikan bangunan lama, tetapi juga memenuhi standar keselamatan terkini,” tegasnya.
Munafri menambahkan, Pemkot akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar proses pembangunan dapat segera dimulai.
Penulis: Ardhi
