Lintaskabar.id, Makassar – Bawaslu Sulawesi Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menegaskan komitmen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui Exit Meeting di Ruang Sidang Bawaslu Sulsel, Sabtu (11/04/2026). Kegiatan ini menutup rangkaian evaluasi laporan anggaran tahun 2025.
Apresiasi atas Hasil Pemeriksaan
Kepala Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan, Awaluddin Mustafa, mengapresiasi proses pemeriksaan yang BPK RI lakukan karena dinilai penting untuk meningkatkan kinerja sekretariat. Ia menilai catatan pemeriksaan menjadi dasar utama untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan administrasi.
Ia menegaskan, “Catatan dari BPK RI ini menjadi panduan penting bagi kami untuk berbenah. Kami tidak hanya menjadikannya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai perintah yang harus kami tindak lanjuti secara terukur dan bertanggung jawab. Kami menargetkan tidak mengulangi permasalahan yang sama di masa mendatang,” ujarnya.
Penegasan Konsistensi Tindak Lanjut
Selanjutnya, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menekankan bahwa pihaknya harus konsisten menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia juga mengakui bahwa tingginya intensitas kerja pada masa pemilu sebelumnya memengaruhi dinamika pengelolaan keuangan di lapangan.
Ia menyampaikan, “Ritme kerja yang tinggi sering menuntut kecepatan dalam eksekusi program. Namun, kami tidak boleh menjadikan hal itu alasan untuk mengabaikan tertib administrasi. Ke depan, kami akan memastikan setiap proses berjalan dalam koridor tata kelola yang akuntabel. Kami juga akan menertibkan seluruh catatan perbaikan secara berkelanjutan,” katanya.
Keterlibatan Perwakilan Daerah
Selain itu, Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan bersama perwakilan Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Kabupaten Gowa, dan Bawaslu Kabupaten Takalar menghadiri Exit Meeting sebagai sampel pemeriksaan.
Penguatan Sinergi Pengawasan Keuangan
Akhirnya, Bawaslu Sulawesi Selatan dan BPK RI memperkuat sinergi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui langkah ini, mereka menargetkan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga dalam mengawal proses demokrasi. (Ar)
