Lintaskabar.id, Makassar – Langkah cepat Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar Barombong, kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar.
Para wakil rakyat menilai, inisiatif tersebut merupakan keputusan strategis untuk mengurai kemacetan yang selama ini menjadi masalah utama di wilayah selatan kota.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar bidang pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, menyebut kebijakan itu sebagai langkah tepat yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Langkah Wali Kota (Pak Munafri) melakukan pembebasan lahan dan membangun satu jembatan lagi di Barombong sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujar Ray, Rabu (5/11/2025).
Politikus Demokrat itu menilai, kemacetan di wilayah perbatasan Makassar–Takalar sudah berada di tahap mengkhawatirkan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.
Menurutnya, pembangunan jembatan kembar menjadi solusi konkret untuk memperlancar arus kendaraan yang menumpuk di kawasan tersebut.
“Pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak, kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tegasnya.
Ray menjelaskan, pertumbuhan kendaraan di Kota Makassar yang tidak seimbang dengan kapasitas infrastruktur menjadi penyebab utama kemacetan.
“Kendaraan lama masih beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, masalah ini akan semakin kompleks,” tambahnya.
Lebih jauh, Ray menilai proyek jembatan kembar Barombong tidak hanya akan menambah kapasitas jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Makassar.
Ia menilai, daerah pesisir seperti Barombong dan Tanjung Merdeka memiliki potensi ekonomi besar, namun terhambat oleh akses jalan yang padat.
“Membangun jembatan kembar bukan sekadar mengurai macet, tapi juga investasi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas kota,” jelasnya.
Politikus muda itu juga menyoroti fenomena urbanisasi baru di kawasan selatan, seperti Galesong dan perbatasan Makassar–Takalar, di mana banyak warga memilih tinggal di sana karena harga tanah lebih terjangkau, tetapi tetap beraktivitas di pusat kota.
“Arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan jembatan kembar Barombong harus menjadi prioritas,” katanya.
Meski mendukung penuh, Ray juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan strategi pengendalian kendaraan bermotor di perkotaan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik harus dibarengi kebijakan pengelolaan lalu lintas yang berkelanjutan.
“Kalau tidak diatur, sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan jembatan baru itu pun bisa kembali padat,” ujarnya.
Ray berharap Pemkot Makassar bersama DPRD dan pihak terkait menjadikan proyek jembatan kembar Barombong sebagai prioritas strategis dalam perencanaan pembangunan kota tahun mendatang.
“Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.
Ruas jalan yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini selama bertahun-tahun menjadi titik padat karena sempitnya jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter.
Munafri turun langsung ke lapangan bersama Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri pada Selasa (4/11/2025), memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru berjalan sesuai rencana.
Dengan panjang sekitar 350 meter dan dilalui ribuan kendaraan setiap hari, pembangunan jembatan baru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jalan secara signifikan, terutama di sisi arah Kelurahan Tanjung Merdeka.
Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan klasik warga, sekaligus memperkuat konektivitas wilayah selatan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. (Ar)
