MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyesuaian anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik, Minggu (16/3).
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyampaikan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari instruksi efisiensi anggaran pemerintah pusat, namun tetap harus dilakukan secara bijak dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kami mendukung efisiensi, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Semua penyesuaian harus dikaji matang, sesuai aturan dan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ari juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan SIPD agar sistem ini benar-benar mempermudah perencanaan anggaran, bukan justru menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program prioritas.
“SIPD harus jadi solusi, bukan hambatan. Jangan sampai sekolah kekurangan fasilitas atau rumah sakit terkendala operasional hanya karena sistem ini,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi juga berdampak langsung pada kegiatan lembaga legislatif. Beberapa program dewan bahkan terpaksa dikurangi atau ditiadakan.
“Kami tetap menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan maksimal. Namun kami berharap pemerintah kota turut mencari solusi agar efisiensi ini tidak mengorbankan kinerja DPRD,” ujarnya.
DPRD Makassar secara keseluruhan menekankan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama dalam sektor layanan dasar.
Penulis: Ardhi
