MAKASSAR – Legislator DPRD Makassar sikapi aksi protes massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Makassar perihal maraknya parkir liar.
Tri Sulkarnain mengaku parkir liar di kota Makassar memang menjadi perhatian publik, tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, keberadaan parkir liar kerap memakan bahu jalan hingga memicu kemacetan.
Politisi Demokrat itu menyatakan komitmennya untuk mencari solusi nyata melalui dialog dengan pihak terkait.
“Parkir liar ini memang meresahkan. Selain membuat jalan macet, banyak juga pos parkir yang tidak mampu menampung kendaraan warga dan pengunjung. Kita harus duduk bersama untuk membahas solusi,” ujar Tri Sulkarnain, Selasa (10/12).
Ia juga menyoroti keberadaan lokasi parkir yang terindikasi liar, termasuk di kawasan minimarket yang sebenarnya telah memasang tanda free parking.
“Ada beberapa tempat seperti Alfamart dan Indomaret yang jelas-jelas menyatakan parkir gratis, tetapi masih saja ada pungutan parkir. Ini perlu diperjelas apakah itu masuk kategori parkir liar atau memang ada pengelolaan tertentu,” tambahnya.
Tri mengusulkan perlunya rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PD Parkir, untuk membahas akar permasalahan.
Menurutnya, keberadaan parkir liar juga berkaitan dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan.
“Jika dikelola dengan baik, parkir liar ini bisa diubah menjadi sumber pemasukan daerah yang sah,” ungkapnya.
DPRD berencana memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi titik-titik parkir liar dan mencari langkah penyelesaian.
“Kita ingin mengetahui solusi yang paling efektif, sekaligus mendengar langsung dari masyarakat dan PD Parkir. Apakah masalah ini sudah diketahui tapi belum teratasi, atau ada kendala lain?” ujar Tri.
Dengan langkah konkret ini, DPRD berharap masalah parkir liar yang selama ini menjadi momok di Makassar dapat segera diatasi, menciptakan keteraturan dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi pada PAD.**
