Lintaskabar.id, Makassar – Usai dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makassar melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Golkar, Prof Apiaty K Amin Syam menegaskan arah perjuangannya akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengawasan pengelolaan anggaran daerah (APBD).
Pelantikan ini menandai kelanjutan amanah legislatif pasca wafatnya almarhum Ruslan Mahmud, sekaligus memperkuat komitmen DPRD Makassar menjaga kesinambungan fungsi pengawasan dan legislasi.
Dalam keterangannya kepada media, Prof Apiaty menyampaikan bahwa ia akan menjalankan peran sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar yang harus ditangani secara serius.
“Isu kesejahteraan mencakup banyak hal mulai dari layanan BPJS Mandiri hingga lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Ini semua berdampak langsung pada penghasilan warga,” jelasnya, Senin (30/6).
Selain ekonomi, Apiaty juga menyoroti pentingnya perbaikan di sektor kesehatan dan pendidikan, dua bidang yang menurutnya masih menjadi sumber keluhan utama masyarakat.
“Layanan kesehatan dan kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan. DPRD harus hadir tidak hanya dalam regulasi, tapi juga dalam pengawasan kebijakan publik agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, posisi sebagai anggota DPRD bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah moral untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara jujur dan sesuai koridor hukum.
Dalam konteks pengawasan keuangan daerah, Apiaty menegaskan pentingnya keseimbangan antara peran DPRD sebagai penyusun anggaran dan pengawas pelaksanaannya.
“DPRD tidak berhenti pada penyusunan APBD. Kami harus memastikan setiap anggaran digunakan sesuai peruntukan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Apiaty juga mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
“Kolaborasi yang baik dengan pemerintah kota akan mempercepat terciptanya kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas pelantikan Prof Apiaty, yang dinilainya sebagai bentuk keberlanjutan amanah rakyat.
“Pelantikan ini bukan sekadar mengisi kursi kosong, tetapi memastikan suara rakyat tetap terwakili dan roda pembangunan tetap berjalan,” ucap Munafri.
Dukungan juga datang dari Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, yang meyakini pengalaman dan integritas Prof Apiaty akan memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kebijakan inklusif dan berkeadilan.
Dengan dilantiknya Prof Apiaty, DPRD Makassar berharap kesinambungan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan semakin efektif dan akuntabel menjadikan lembaga dewan tetap solid dalam mengawal kepentingan masyarakat. (Ar)
