JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan dana sebesar Rp900 miliar untuk rehabilitasi gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya yang rusak akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada pekan lalu.
Menurut Dody, anggaran ini akan diprioritaskan untuk renovasi gedung DPRD di seluruh Indonesia yang terdampak perusakan oleh massa aksi.
Ia menambahkan bahwa tingkat kerusakan bangunan akibat kerusuhan tersebut bervariasi, namun rata-rata tergolong sedang.
“Total biaya perbaikan di seluruh Indonesia diperkirakan hampir mencapai Rp900 miliar, dengan kerusakan yang meliputi tingkat ringan, sedang, dan berat. Sebagai contoh, Gedung DPRD Makassar yang hancur akibat kebakaran,” ungkapnya saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9).
Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, sejumlah gedung DPRD, termasuk di Makassar dan beberapa daerah lain, mengalami kerusakan akibat demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus lalu.
Di antaranya Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Gedung DPRD Kota Makassar, serta Kantor Sekretariat DPRD Solo yang juga dibakar oleh massa. Selain itu, Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya mengalami kerusakan serupa.
Selain itu, gedung-gedung lainnya seperti DPRD Kediri dan Museum Baghawanta juga tidak luput dari perusakan. Kementerian PU juga akan menangani kerusakan gedung DPRD di sejumlah daerah lain, termasuk Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, dan Cirebon.
Penulis: Amriadi
