MAKASSAR — Dukungan terhadap Munafri Arifuddin untuk memimpin DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan terus menguat.
Ketua DPD II Golkar Makassar yang akrab disapa Appi ini mengungkap telah menerima dukungan resmi dari delapan DPD II kabupaten/kota.
“Hari ini, Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo menyerahkan surat dukungan. Sebelumnya sudah ada Bantaeng, Takalar, Soppeng, dan tentu saja Makassar. Totalnya kini delapan DPD II,” kata Appi, Kamis kemarin.
Penyerahan dukungan tersebut dilakukan di kediaman Appi dan menjadi bagian dari langkah konsolidasi politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel.
Appi menegaskan, dukungan tersebut merupakan hasil komunikasi intensif dan solid antar sesama kader partai.
“Kami terus menjalin koordinasi dengan ketua-ketua DPD II. Ini bagian dari pembacaan arah dan masa depan Partai Golkar di Sulsel,” ujarnya.
Sebagai Wali Kota Makassar dan Ketua DPD II Golkar Makassar, posisi Appi dinilai strategis untuk memperkuat posisi partai di tingkat provinsi. Di bawah kepemimpinannya, Golkar Makassar mencatat peningkatan soliditas internal dan performa elektoral.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Lukman Irwan, menilai Appi sebagai kader aktif yang berhasil membesarkan partai, khususnya saat Pileg 2024.
“Konsolidasi yang ia lakukan sangat kuat, tidak hanya di Makassar tapi juga meluas ke daerah lain,” jelas Lukman.
Menurutnya, safari politik Appi ke sejumlah DPD II menjelang Musda merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, termasuk peluang kerja sama antarwilayah dan memperkuat jejaring politik.
“Pemimpin yang punya akses ke struktur partai besar dapat memperkuat daya tawar daerah, baik di tingkat provinsi maupun pusat,” tambahnya.
Lukman juga mengingatkan agar aktivitas politik kepala daerah tidak dipersepsikan negatif selama tetap berdampak pada kinerja pemerintahan.
“Menyerang aktivitas politik kepala daerah tanpa melihat dampaknya justru melemahkan demokrasi. Kritik harus berbasis data dan capaian,” tegasnya.
Ia pun mengajak publik menilai kepemimpinan Munafri secara utuh, baik dari sisi birokrasi maupun peran politiknya yang sah secara konstitusional.
Penulis: Ardhi
