MAKASSAR– Karang Taruna Kota Makassar mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam memantau netralitas penyelenggara untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.
Kegiatan dialog Karang Taruna dengan tema Mengawal Netralitas Penyelenggara Untuk Pilkada Serentak Yang Bermartabat turut menghadirkan narasumber dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, KPU, Bawaslu dan pengamat politik, di Home Town Kopi Zone, Rabu sore.
Ketua Karang Taruna Makassar, Muhammad Zulkifli, menegaskan pentingnya menjaga proses Pilkada yang bersih dan adil.
Menurutnya, banyak informasi terkait ketidaknetralan sejumlah oknum, mulai dari anggota Polri hingga ASN, yang berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.
“Kami menggelar dialog ini sebagai respons atas keprihatinan banyak pihak terkait isu keberpihakan sejumlah oknum yang seharusnya menjaga netralitas Pilkada,” ujar Zulkifli.
Ia mencontohkan kasus mutasi anggota Polri di Polda Sulsel dan persidangan ASN yang diduga melanggar netralitas sebagai bukti bahwa isu ini sangat serius.
Zulkifli berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita yang bisa memecah belah, serta terus mengawasi jalannya Pilkada dengan cermat.
“Kami ingin Sulawesi Selatan menjadi contoh teladan dalam penyelenggaraan Pilkada yang bersih, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Ia juga berharap semua pihak, terutama penyelenggara negara, benar-benar menjalankan tugas dengan profesional dan transparan agar Pilkada Serentak 2024 berlangsung kondusif dan demokratis.
“Semoga pesta Demokrasi berjalan dengan kondusif,” tegasnya.
Sementara itu Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Hasrullah menjelaskan demokrasi yang kokoh hanya bisa terwujud jika dipimpin oleh tokoh-tokoh yang jujur dan berintegritas. Tanpa hal ini, ia menyebut, masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan pada sistem yang seharusnya melayani mereka.
“Demokrasi yang kuat berdiri di atas dasar pemimpin yang bersih,” ujarnya tegas.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi keuangan, seraya mengutuk praktik politik uang yang menurutnya merusak sistem dan menodai keadilan.
Tak hanya itu, kritikan tajam disampaikan terhadap ketidaknetralan aparat penegak hukum, menekankan bahwa institusi seperti kepolisian harus menjaga martabatnya sebagai penjaga hukum.
“Saat hukum dilanggar oleh aparatnya sendiri, keadilan menjadi korban, dan itu adalah pengkhianatan terhadap profesi mereka,” tambahnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia juga menyerukan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dan akademisi dalam memastikan kejujuran di ranah publik. ,
“Hanya dengan keteladanan moral yang kuat dari individu-individu dalam sistem politik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan adil,” tutupnya.**
