MAKASSAR — Program iuran sampah gratis yang digagas oleh Wali Kota Makassar mendapat apresiasi tinggi dari kalangan akademisi. Prof. Dr. Mustari Mustafa menyebut kebijakan ini sebagai langkah afirmatif penting menuju pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Menurut Guru Besar Filsafat yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI ini, secara sosiologis program tersebut menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi kelompok paling rentan dalam masyarakat.
“Dalam masyarakat yang penuh ketimpangan, kebijakan ini menjadi bentuk nyata redistribusi tanggung jawab sosial. Pemerintah tidak membiarkan warga miskin ekstrem menanggung beban sendiri, tapi hadir sebagai pelindung mereka,” jelas Mustari.
Ia menegaskan, langkah ini bukan hanya soal teknis pengelolaan sampah, melainkan pengakuan terhadap ketimpangan struktural yang kerap meminggirkan kaum miskin.
“Kemiskinan bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan hasil dari struktur yang timpang,” tambah mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Thailand itu.
Lebih jauh, Guru besar UIN Alauddin Makassar itu menilai program ini memiliki dampak positif terhadap kohesi sosial.
Dengan membebaskan iuran bagi warga miskin, pemerintah secara tidak langsung memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap kota.
“Mereka merasa diperhatikan, dihargai. Ini bisa mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kota,” ujarnya.
Dari sudut pandang filsafat, Mustari mengaitkan program ini dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya keberpihakan kepada mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.
“Inilah bentuk keadilan substantif. Bukan hanya memberi hak yang sama, tapi memastikan yang lemah tidak tertinggal,” tegas Presidium KAHMI Sulsel itu.
Penulis: Ardhi
