MAKASSAR – Perumda Air Minum Kota Makassar mengadakan Inhouse Training bertajuk “Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pencegahan Kecurangan” di Aula Tirta Dharma, Kantor Pusat Perumda Air Minum Makassar, Rabu (17/9). Kegiatan ini berlangsung dua hari, hingga 18 September 2025.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sulsel, yakni Restya Noor dan Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara BPKP Sulsel, Akhmad Basori, yang mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Rasono. Peserta terdiri atas jajaran kepala bagian, kepala wilayah, koordinator unit, serta staf internal perusahaan.
Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas SDM, membangun sistem pengendalian internal yang kokoh, dan menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan kerja.
Dalam sambutannya, Akhmad Basori mengapresiasi langkah Perumda Air Minum Makassar. Ia menilai pelatihan ini menjadi pijakan awal perbaikan tata kelola perusahaan.
“Tujuan utamanya membangun kesadaran bersama tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang terstruktur, dan sistem pencegahan kecurangan. Semua ini menjadi fondasi peningkatan kinerja berkelanjutan,” tegasnya.
Akhmad menambahkan, pelatihan ini bagian dari kerja sama strategis BPKP dengan Perumda Air Minum Makassar. Pada hari kedua akan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang meliputi penerapan good corporate governance (GCG), penguatan manajemen risiko, pengendalian internal, serta optimalisasi satuan pengawas internal.
Sementara itu, Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Hamzah Ahmad, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya membangun perusahaan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
“Pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan komitmen memperkuat organisasi agar setiap proses kerja berjalan transparan, tepat, dan terhindar dari potensi kerugian, baik finansial maupun reputasi,” ujar Hamzah.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan manajemen risiko adalah kebutuhan mendesak agar perusahaan tetap tangguh menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Ke depan tantangan makin berat. Karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko bukan pilihan, tapi keharusan. Kami harap seluruh peserta serius mengikuti pelatihan ini dan menerapkannya di unit masing-masing,” tutupnya.
Penulis: Amriadi
