JAKARTA—Komite II DPD RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2).
Rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Dr. H. Andi Amran Sulaiman serta para anggota Komite II DPD RI.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, menegaskan bahwa mendukung program swasembada pangan Kementerian Pertanian RI adalah sebuah keharusan.
Ia menyampaikan sejumlah usulan strategis demi memastikan keberhasilan program tersebut.
Menurut Waris Halid, terdapat beberapa daerah yang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program dari Kementerian Pertanian RI.
Ia menyoroti bahwa sektor pertanian belum menjadi prioritas utama di beberapa pemerintah daerah.
“Jangan sampai Pak Menteri sudah berlari kencang, tapi di bawah masih jalan di tempat. Saya usulkan agar dinas pertanian di daerah memiliki satu garis komando secara vertikal, seperti Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN,” ujar Waris Halid.
Ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan petugas daerah dalam mendukung program swasembada pangan.
“Banyak petugas daerah yang terkesan cuek, sementara petugas Kementerian Pertanian lebih aktif di lapangan. Ini harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya.
Sebagai contoh, ia menyinggung kebijakan distribusi pupuk yang kini dikelola oleh Kementerian Pertanian.
“Dulu, pupuk baru bisa disalurkan ke petani setelah mendapat tanda tangan bupati. Sekarang, kebijakan ini telah diambil alih oleh Kementerian Pertanian, yang lebih efektif dan langsung menyentuh petani,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Waris Halid juga menyoroti pentingnya Asuransi Usaha Tani. Ia meminta agar pemerintah pusat tetap mengakomodasi asuransi tersebut, sesuai dengan amanat UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Asuransi ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan petani dalam menyukseskan program swasembada pangan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang ada, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana asuransi untuk 335 ribu hektar lahan pertanian.
Namun, dana tersebut hanya mencakup 20% dari total kebutuhan, sementara 80% sisanya diharapkan dibiayai oleh pemerintah pusat.
Rapat kerja ini dihadiri oleh 31 dari 38 anggota Komite II DPD RI, termasuk Ketua Komite II Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Wakil Ketua I Angelius Wake Kako (NTT), serta Wakil Ketua II A. Abdul Waris Halid (Sulawesi Selatan).
Penulis: Ardhi
