JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
Di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memastikan anak-anak di pulau memiliki kesempatan belajar yang sama dengan siswa di daratan.
Melalui gagasan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Pemkot Makassar berencana membuka ruang pendidikan yang inklusif dan merata.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Munafri bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (8/10).
Rombongan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.
Munafri menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif serta memperkuat layanan sosial di wilayah kepulauan.
“Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar mendukung program Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat. Tujuannya agar setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, dapat tumbuh dan belajar dengan kesempatan yang setara,” ujar Munafri di Jakarta.
Menurutnya, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas bersama, termasuk bagi warga di pulau-pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Pertemuan dengan Kemensos juga membahas secara rinci arah kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan.
Munafri menuturkan, pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas kebutuhan serta desain pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sangkarrang. Ia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat kepulauan yang memiliki potensi besar namun terbatas dalam akses pendidikan.
“Kami bahas secara rinci tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau. Kami berharap ada pengecualian khusus, karena masyarakat kepulauan juga berhak mendapatkan jaminan pendidikan maksimal,” ungkapnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu menambahkan, meski lahan di pulau tidak seluas di daratan, keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan anak-anak yang selama ini harus menempuh jarak jauh hanya untuk bersekolah.
“Ketersediaan lahan di daratan terbatas, sementara di pulau masih memungkinkan. Semangat belajar anak-anak di sana harus kita dukung. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” lanjut Munafri.
Ia menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial. Pemkot juga akan terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan berpihak pada masyarakat kepulauan.
Langkah ini sejalan dengan program Pemkot Makassar dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami berharap Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat kepulauan, memastikan tak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” tegas Munafri.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menilai pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di kepulauan.
“Saya mendampingi Pak Wali Kota, dan kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau. Respon dari Pak Sekjen Kemensos sangat positif,” katanya.
Ia menyebut, masih ada lahan kosong di wilayah kepulauan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Masyarakat pun menyambut rencana tersebut dengan antusias.
“Masyarakat di pulau sangat membutuhkan sekolah. Kami sampaikan hal ini langsung kepada Kementerian Sosial, dan mereka menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan,” tambahnya.
Andi Bukti menegaskan, Pemkot Makassar akan terus mengupayakan agar pembangunan Sekolah Rakyat segera terealisasi. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Wali Kota dalam menghadirkan pemerataan layanan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain membahas pendidikan, Kemensos juga meminta Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kepulauan guna menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi penghidupan warga.
“Pihak Kemensos merespons positif dan meminta kami menyiapkan bansos bagi masyarakat, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem,” tutup Andi Bukti.
Penulis: Ardhi
