MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) yang menggelar aksi demonstrasi, Rabu (5/2).
Mereka memprotes adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta kebijakan pensiun yang dinilai tidak adil oleh sejumlah perusahaan.
Dalam aksinya, ABMM juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
Anggota DPRD Makassar seperti Basdir dan Andi Makmur (Fraksi PKB) serta Hartono (Fraksi PKS) turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan tuntutan mereka.
“Kami minta DPRD segera menindak perusahaan yang melanggar hak buruh dan tidak transparan dalam menjalankan CSR,” ujar salah satu perwakilan ABMM.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap perusahaan yang beroperasi di Makassar.
DPRD Makassar menegaskan komitmennya dalam mengawal isu ketenagakerjaan dan memastikan seluruh kebijakan perusahaan tidak merugikan pekerja serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis: Ardhi
