MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual pada Selasa (2/9).
Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan fokus pada perkembangan terkini serta strategi pengendalian inflasi tahun 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.
Forum ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas inflasi nasional.
Wali Kota Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga hasil kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan hingga pengawasan stok dan intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar melalui TPID akan terus memaksimalkan program strategis, seperti operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, dan digitalisasi distribusi pangan.
“Fokus utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, melaporkan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, turun dari 2,37 persen pada bulan sebelumnya.
Menurut Tito, pengendalian sektor pangan, minuman, dan makanan menjadi kunci utama penurunan inflasi, berkat ketersediaan yang cukup dan intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah.
Meski secara umum inflasi terkendali, Tito mengingatkan bahwa beberapa daerah masih perlu perhatian khusus.
“Kita akan bahas lebih detail dalam rapat bersama TPID dan pemerintah daerah, agar strategi pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa produksi pangan nasional 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton.
Produksi beras hingga September mencapai lebih dari 28 juta ton, dengan tambahan 2,6 juta ton di bulan Oktober.
“Kami tidak lagi melakukan impor beras tahun ini, karena produksi beras dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan,” jelas Zulkifli.
Terkait harga beras, Zulkifli menjelaskan adanya penyesuaian harga eceran yang kini menjadi Rp13.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp12.500, sebagai dampak kenaikan harga gabah di tingkat petani.
Ia menambahkan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan untuk lebih dari 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, dengan nilai Rp10.000 per bulan selama dua bulan.
“Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dengan harga lebih murah, agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Zulkifli.
Zulkifli juga menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan pembangunan kawasan pangan yang meliputi pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, dan ketahanan energi untuk mendukung produksi pangan nasional secara berkelanjutan. Program ini akan segera direalisasikan dengan instruksi presiden terbaru.
Penulis: Ardhi
